31 C
Kudus
Senin, Juli 22, 2024

BPPKAD Kudus Tertibkan Ratusan Reklame Tak Berizin

BETANEWS.ID, KUDUS – Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah (BPPKAD) Kudus melakukan operasi yustisi terkait penertiban reklame yang  tidak berizin, sesuai Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2010, di sepanjang Jalan Sunan Kudu, Kamis (20/10/2022).

Kepala BPPKAD Kudus melalui Kabid Pendapatan, Famny Dwi Arfana menjelaskan, reklame dan sejenisnya yang bertujuan untuk memperkenalkan atau mempromosikan secara komersial wajib dikenakan pajak dalam upaya peningkatan pendapatan asli daerah.

Tim gabungan mentertibkan reklame tak berizin di Kudus. Foto: Ist

“Kita laksanakan operasi yustisi penertiban reklame yang tidak berizin dan tidak membayar pajak sesuai ketentuan perda. Hal ini dilakukan untuk menertibkan wajib pajak agar memiliki kesadaran akan kewajibannya,” ungkapnya.

-Advertisement-

Baca juga: Target Pendapatan Pajak Daerah Kabupaten Kudus Naik Rp 13 Miliar

“Pajak reklame itu luas, bisa berupa baliho ataupun spanduk dan sejenisnya yang fungsinya memperkenalkan atau mempromosikan secara komersial. Itu semua wajib dikenakan pajak sehingga dapat mendorong peningkatan PAD Kudus,” tambahnya.

Famny berharap, dengan kesadaran masyarakat akan kewajibannya untuk membayar pajak media promosi, ke depannya akan terjadi peningkatan pendapatan daerah yang nantinya akan kembali dirasakan oleh seluruh masyarakat dalam hal pembangunan di Kabupaten Kudus.

“Harapan kami, ketika masyarakat taat membayar pajak maka akan berpengaruh pada peningkatan PAD. Hal tersebut memiliki feedback atau imbal balik pada pembangunan Kudus yang meningkat dan pelayanan publik lebih baik serta dapat dirasakan seluruh masyarakat,” jelasnya.

Dengan sinergi antar instansi, penertiban reklame berjalan dengan lancar. Hasilnya, ratusan media promosi cetak tak berizin berhasil ditertibkan.

“Demi kelancaran, kita bersinergi bersama dengan melibatkan instansi terkait, dari tim kami di BPPKAD, Satpol PP, Dishub, PKPLH, PUPR, dan bahkan melibatkan unsur Polri,” terangnya.

Sesuai dengan rekomendasi dan aturan, pihaknya akan melaksanakan operasi yustisi penertiban reklame secara rutin dan berkala di wilayah Kabupaten Kudus untuk menciptakan kesadaran wajib pajak.

Baca juga: Realisasi Penerimaan Pajak Parkir di Kudus Terseok-seok, Hingga September Baru 46 Persen

“Sesuai aturan dan rekomendasi BPK, kita akan laksanakan operasi secara rutin minimal 1 bulan sekali sesuai dengan potensi pajak reklame yang ada di Kudus, terutama daerah yang ramai (titik kumpul) masyarakat akan jadi prioritas penertiban,” imbuhnya.

Pada tahun 2022, target pajak reklame APBD Perubahan sebesar  Rp3.432.431.000 dan telah terealisasi sampai Oktober sebesar Rp3.062.982.509 atau kurang lebih telah tercapai 89,2 persen.

“Kami optimis pada tahun ini target pajak reklame tersebut bisa terlampaui,” pungkasnya.

Sementara itu, Ari Kurniawan salah seorang pedagang yang reklamenya menjadi sasaran penertiban karena tak berizin menuturkan bahwa akan menaati aturan dari BPPKAD untuk mengurus perizinan sehingga media promosi yang ia pasang menjadi legal.

“Kami akan mengikuti aturan, segera mungkin akan kami urus perizinannya terkait spanduk kami. Semua demi kebaikan kita bersama,” pungkasnya.

Editor: Ahmad Muhlisin

Ahmad Muhlisin
Ahmad Muhlisinhttps://betanews.id
Jurnalis Beta Media yang sebelumnya telah lama menjadi reporter dan editor di sejumlah media.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

42,000FansSuka
13,322PengikutMengikuti
30,973PengikutMengikuti
141,000PelangganBerlangganan

TERPOPULER