BETANEWS.ID, KUDUS – Forum Komunikasi Disabilitas Kudus (FKDK) meminta Pemerintah Kabupaten Kudus bisa lebih aktif memberdayakan pekerja difabel. Apalagi, Kudus merupakan kota industri yang memiliki banyak lowongan kerja bagi warganya.
Ketua FKDK Rismawan Yulianto mengatakan, sampai saat ini hanya ada satu orang difabel yang bekerja di salah satu perusahaan swasta di Kudus. Dari sekitar 120 anggota FKDK yang aktif, ada sekitar 30 orang yang juga bekerja di perusahaan, tapi di luar Kudus. Sedangkan lainnya memilih berwirausaha.
“Kami berharap sesuai dengan UU nomor 8 tahun 2016 di mana salah satu poinnya pihak swasta harus mempekerjakan setidaknya satu persen jumlah karyawan dengan karyawan difabel. Ternyata itu belum diimplementasikan di Kudus. Lalu untuk perusahaan BUMD atau BUMN setidaknya dua persen, ternyata itu belum diakomodir,” ungkapnya selepas lakukan audiensi dengan Bupati Kudus, Senin (25/10/2021).
Baca juga: Difabel Kudus Ternyata Banyak yang Kebingungan Cari Sekolah Inklusi
Alasannya, terang Rismawan, pihak perusahaan mempertanyakan kemampuan dan kualifikasi para difabel.
“Mereka mempertanyakan kemampuan kita, mereka mempertanyakan kualifikasi kita. Tapi kenapa kita nggak dikasih kesempatan dulu sih? Mereka meminta tapi nggak pernah ngasih kesempatan, itu salah,” terangnya.
Untuk itu, Rismawan berharap agar perusahaan di Kudus bisa lebih terbuka kepada teman-teman difabel. Bisa jadi kualifikasi yang diperlukan diturunkan. Pekerja difabel bisa ditempatkan di posisi yang sesuai dengan kemampuan fisiknya.
Selain itu, Rismawan juga meminta kepada Pemkab Kudus untuk bisa memberikan penghargaan kepada instansi pemerintah yang bertindak aktif memberdayakan disabilitas di Kudus. Supaya, harap Rismawan, perusahaan-perusahaan bisa lebih aktif lagi memberdayakan difabel.
“Mungkin baru satu perusahaan di Kudus yang mau menampung disabilitas. Salah satunya di TIKI Kudus dan saya yang bekerja di sana. Perusahaan rokok di Kudus, mereka beragumen ada difabel yang bekerja di situ. Tapi kualifikasinya seperti apa, kita tidak tahu,” tandas Rismawan.
Baca juga: Merasa Tak Lazim, Difabel Kudus: ‘Trotoar di Kudus Perlu Ditata Ulang’
Sementara itu, Bupati Kudus HM Hartopo mengatakan, permintaan para difabel sudah dikomunikasikan dengan perusahaan-perusahaan di Kudus. Hanya saja posisi yang sesuai untuk difabel belum ada.
Terlebih dalam kualifikasi penerimaan pegawai harus ditunjang dengan latar belakang yang mumpuni. Di tambah dengan latar belakang pendidikan yang sesuai dengan persyaratan.
“Ketika ada yang mumpuni dengan latar belakang pendidikan sesuai dengan permintaan, silakan. Tapi untuk saat ini belum ada OPD yang mempekerjakan disabilitas. Karena memang belum ada lowongan. Kemarin kalau ada yang ijazahnya tidak mumpuni, jadi cleaning servis bisanya,” jawab Hartopo.
Namun, apabila ada yang memiliki keterampilan khusus, bisa ditempatkan di kantor. Menduduki posisi sebagai staf pembantu kantor.
“Makanya kita ada recruitment tenaga kontrak, dinas mana yang bisa. Saya kira itu bisa. Sekarang ini era digitalisasi, paling tidak bisa ngotak-atik komputer,” tutup Hartopo.
Editor: Ahmad Muhlisin
