BETANEWS.ID, KUDUS – Forum Komunikasi Disabilitas Kudus (FKDK) mendesak Pemerintah Kabupaten Kudus untuk lebih memperhatikan fasilitas publik yang ramah dengan difabel. Selain trotoar yang sulit digunakan oleh para difabel, sekolah inklusi rupanya juga jadi perhatian serius mereka.
Ketua FKDK Rismawan Yulianto (39) mengatakan, dengan berbagai kendala yang dialami kawan-kawannya itu, mereka bertekad memperjuangkan hak-hak para difabel agar memiliki hak yang sama dengan mereka yang lengkap organ tubuhnya lewat FKDK.
“Saat kumpul dengan teman-teman komunitas pengendara roda tiga, ternyata di Kudus banyak difabel yang hak-haknya terabaikan oleh pemerintah desa atau pemangku jabatan yang bersinggungan langsung dengan difabel,” ungkap Rismawan, Jumat (22/1/2021).
Baca juga: Difabel Kudus Bantu Pengobatan Anak Penderita Hidrosefalus di HonggosocoÂ
Khusus untuk difabel usia sekolah, pihaknya juga mendesak Pemkab Kudus untuk memberikan pendidikan inklusi yang ramah terhadap para penyandang disabilitas. Padahal, dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016 sudah dijelaskan terkait hak-hak penyandang disabilitas. Di mana dalam pasal 10 (a) dijelaskan bahwa penyandang disabilitas memiliki hak mendapatkan pendidikan yang bermutu pada satuan pendidikan di semua jenis, jalur, dan jenjang pendidikan secara inklusof dan khusus.
“Banyak sekali anak usia sekolah yang difabel, tapi mereka kebingungan mencari sekolah inklusi,” beber Rismawan.
Baca juga: Merasa Tak Lazim, Difabel Kudus: ‘Trotoar di Kudus Perlu Ditata Ulang’
Selain mendorong agar Kudus lebih ramah dalam pendidikan, FKDK pun bertekad agar para penyandang disabilitas pun miliki hak yang sama dalam hal aksebilitas, kesehatan, dan lainnya.
“Seperti trotoar yang sama sekali tidak bisa diakses oleh pengguna kursi roda. Kemudian akses fasilitas publik yang jauh ramah disabilitas,” tandasnya.
Editor: Ahmad Muhlisin
