BETANEWS.ID, KUDUS – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kudus mendapat kunjungan Tenaga Ahli Utama Kedeputian II Kantor Staf Presiden (KSP), Abraham Wiratomo, Rabu (28/7/2021). Kunjungan tersebut bertujuan untuk belajar penanganan lonjakan kasus Covid-19 di Kota Kretek yang dinilai berhasil.
“Kunjungan kita ini adalah perintah dari bapak presiden. Beliau menyampaikan bahwa Kudus merupakan salah satu wilayah best practice penanganan Covid-19. Ini bisa dijadikan percontohan daerah lain. Kami ingin belajar keberhasilan Kudus bisa menekan kasus covid-19,” jelas Abraham di Pendapa Kabupaten Kudus.
Menurutnya, ada tiga poin utama keberhasilan penanganan di Kudus. Pertama, kompaknya sinergitas dari seluruh pemangku kepentingan di Kudus; Kedua, transparansi data oleh Pemkab Kudus; dan ketiga, eksekusi cepat yang dilakukan Pemkab Kudus.
Baca juga: Ganjar Sebut Penanganan Covid-19 di Kudus Bisa Ditiru Daerah Lain
“Apa yang terjadi di Kudus ini, akan dijadikan bahan evaluasi saat melakukan koordinasi dengan presiden. Sebagai pembelajaran ke depannya, untuk menangani pandemi Covid-19,” bebernya.
Soal keluhan Bupati HM Hartopo tentang status Kudus yang masih berada di Level 4 dalam pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM), Abraham membeberkan beberapa faktor alasan Kudus belum turun level.
“Indikatornya ada banyak. Tapi pada prinsipnya masih masuknya level 4 karena pertimbangan aglomerasi. Untuk daerah kawasan industri seperti Semarang Raya, PPKM-nya bisa menurun bersamaan,” ungkapnya.
Baca juga: Hartopo Sayangkan Kudus Masih Masuk PPKM Level 4
Ditakutkan, apabila Kudus turun level 3 dan mulai membuka Mal, warga Semarang yang masih berada di level 4 datang ke Kudus untuk pergi berbelanja. Hal itu tentu bisa membuat kasus di Kudus kembali naik lagi.
“Harapannya wilayah di Semarang Raya bisa bersama-sama angka covid-nya melandai. Level PPKM bisa bersama-sama menurun,” ucapnya.
Abraham berpesan, pemangku kebijakan di Kudus agar bisa memberikan pembelajaran dan pemahaman kepada pelaku usaha untuk bisa tetap bertahan di tengah situasi PPKM.
“Karena pemerintah sangat memahami kesulitan masyarakat, kita perlu mengimbangi dengan situasi perkembangan Covid-19. Balance itu yang menjadi pertimbangan kami,” tandasnya.
Editor: Ahmad Muhlisin
