BETANEWS.ID, SOLO – Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka meninjau penyaluran Bantuan Sosial Tunai (BST) dari pemerintah pusat di Kelurahan Mojo, Kecamatan Pasar Kliwon, Solo, Rabu (28/7/2021).
Pada kesempatan itu, Gibran menyampaikan, jika ada data penerima yang tercoret ataupun bantuan tersebut belum cair, Gibran meminta warga agar mereka melapor padanya.
“Misalkan ada yang kecoret atau ada yang belum cair, atau misal ada laporan-laporan tidak tepat sasaran, langsung laporin saja. Yang jelas, penyaluran bantuan ini sampai tanggal 29 besok,” ujarnya.
Baca juga : PPKM Level 4 Diperpanjang, Gibran Beri Kelonggaran Sektor Usaha di Solo
Hal itu merespon banyaknya keluhan warga di sosial media terkait dengan penyaluran BST yang tidak tepat sasaran. Seperti halnya salah satu akun Instagram @pitersumitt menandai akun Instagram Gibran.
“Sekedar info mas wali, khususnya di daerah kelurahan Kadipiro kampung Kleco di sekitar kelurahan hampir 80% warga mendapatkan bantuan, padahal banyak yang punya mobil bahkan ada yang 2, mohon ditinjau ulang, mohon maf kalau lancang” sebut akun tersebut.
Pada komentar lainnya, bahkan langsung mendapatkan balasan dari Gibran.
“Dapat tidaknya tergantung RT/RW nya. Kalau dekat ya dapat, tapi sayangnya ada edaran yang dapat bantuan dipotong dengan alasan untuk khas desa” balas Gibran.
“Alamatnya di mana? nomor teleponnya berapa?,” jawab Gibran dalam kolom komentar tersebut.
Untuk diketahui, jika sejak awal Gibran menjabat sebagai Wali Kota Solo, dirinya memiliki program Lapor Mas Wali.
Sementara itu, Lurah Mojo Margono mengatakan, di kelurahan tersebut terdapat 2038 penerima. Adapun penyaluran BST, dilaksanakan selama 4 hari. Yakni, dimulai dari 26 Juli hingga 29 Juli besok.
Untuk meminimalkan terjadinya kerumunan, pembagian BST dilakukan lebih lama dibandingkan dengan sebelumnya.
“Pembagian dilakukan selama 4 hari. Kalau biasanya 3 hari, namun karena ini PPKM, jadi kita buat 4 hari. Kita kurangi untuk bangkunya, lebih berjarak. Per hari, ada sekitar 400 an penerima,” kata dia.
Sedangkan, Plt Camat Banjarsari Beni Supartono Putro, saat dihubungi via telepon menjelaskan, bahwa BST tidak melihat apakah penerima masuk dalam daftar warga miskin yang ditetapkan Pemkot Surakarta atau tidak. Melainkan warga yang terdampak ketika awal pandemi terjadi. Menurutnya pengusaha juga bisa terdampak.
Beni menyebutkan, terdapat beberapa kemungkinan untuk mereka yang dirasa levelnya jauh dari pengusaha malah tidak mendapat BST.
Baca juga : Gibran Merasa Terbantu dengan Program TMMD di Wilayahnya
“Dimungkinkan, misalnya warga yang tidak mendapatkan tersebut hanya domisili bukan ber KTP Solo. Kalau tidak punya KTP Solo, juga tidak mungkin dapat bantuan lainnya seperti PKH dan BPNT (bantuan pangan non tunai). Karena dari pusat peruntukannya untuk KTP Solo,” terang Beni.
Beni mengungkapkan, untuk BST pada tahap ini terdapat pengurangan sebanyak 3 ribu KK untuk Kota Solo. Kendati demikian, dirinya juga menjelaskan, pemkot juga tidak bisa mengecek alasan data 3 ribu KK yang dicoret tersebut.
“Kemarin sudah ada beberapa warga Nusukan yang melapor ke kami kalau datanya dicoret. Kami jelaskan sekali lagi, kewenangan soal data ada di pusat, kota hanya mengajukan saja,” ucap Beni.
Editor : Kholistiono
