BETANEWS.ID, KUDUS – Komisi D DPRD Kabupaten Kudus kembali melakukan rapat koordinasi (Rakor) terkait dengan vaksinasi tenaga pendidik. Kali ini, rakor yang digelar di Gedung DPRD Kudus itu bersama dengan Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga (Disdikpora).
Pada kesempatan itu, Ketua Komisi D DPRD Kudus Mukhasiron menegaskan, agar vaksinasi terhadap tenaga pendidik segera diselesaikan dan tidak ada diskriminasi antara pendidik di sekolah formal maupun informal.
Yang dimaksud formal, menurut Mukhasiron adalah sekolah yang di bawah naungan Disdikpora yakni TK, SD, SMP, SMA dan SMK. Sedangkan untuk informal adalah sekolah yang di bawah naungan Kementerian Agama, seperti MI, MTs dan MA.
Baca juga : DPRD Kudus Desak Vaksinasi Terhadap Guru Segera Dituntaskan
“Untuk vaksinasi guru, kami berharap Pemkab Kudus tidak diskriminasi bagi lembaga pendidikan formal maupun informal. Mereka (lembaga informal) sudah melakukan pembelajaran tatap muka lebih dulu. Dan alhamdulillah selama ini tidak ada klaster satu pun,” kata Mukhasiron, Rabu (18/5/2021).
Dalam hal ini, Mukhasiron berharap pemkab Kudus bisa lebih memperhatikan vaksinasi bagi tenaga pendidik informal ini.
“Kalau memang dari DKK (Dinas Kesehatan Kabupaten) mengalokasikan untuk pendidik formal, pendidik informal juga harus mempunyai jatah yang sama, ” terangnya.
Menanggapi hal itu, Kepala Disdikpora Kabupaten Kudus Harjuno Widodo optimis bahwa vaksinasi guru di bawah naungannya bisa selesai sebelum PTM yang direncanakan mulai awal Juli 2021. Harjuna menjelaskan, sudah ada sekitar 2.000 sasaran guru yang telah divaksin dosis satu maupun dua, dari target sasaran keseluruhan mencapai sekitar 12.000 orang.
“Harapan kami, akhir Bulan Juni bapak ibu guru sudah tervaksin semua untuk persiapan pembelajaran tatap muka di tahun ajaran baru nanti, ” kata Harjuna.
Vaksinasi guru ini, lanjut Harjuna, sudah mulai dilakukan di masing-masing puskesmas yang se wilayah dengan sekolahnya masing-masing. Pihaknya juga menjelaskan, bahwa yang menjadi tanggungjawabnya adalah sekolah di tingkat TK hingga SMA maupun SMK. “Yang di bawah Kemenag Kudus tidak,” imbuhnya.
Sementara itu, untuk pelaksanaan PTM yang sudah dilakukan di beberapa sekolah sebelumnya, Harjuna menjelaskan, bahwa semuanya berjalan dengan lancar. Ada 8 SD, 27 SMP yang dikatakan sudah baik dalam melaksanakan PTM dengan penerapan protokol kesehatan ketat. Hingga sampai masa uji coba PTM selesai, tidak ditemukan kasus positif covid-19 di sekolah-sekolah tersebut.
Baca juga : 805 Guru SMP di Kudus Tunggu Vaksinasi Sebelum Ikuti PTM
Kemudian, untuk tahun ajaran baru nanti, jika semua tenaga pendidik selesai divaksin, sistem pembelajaran yang seperti apa, akan dikaji kembali oleh Disdikpora. Apakah sepenuhnya menggunkan sistem tatap muka, atau memadukan antara pembelajaran luring dan daring.
“Kita lihat perkembangan nanti, apakah kita akan menggunakan sistem blended learning atau tidak, ” pungkasnya.
Editor : Kholistiono
