BETANEWS.ID, KUDUS – Anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah yakni Mawahib Akfar mengibaratkan, bencana yang terjadi di Jateng dengan segala variannya seperti museum. Untuk itu, dirinya meminta agar ada pengkajian ulang secara mendesak untuk pemetaan skala priotas penanganan bencana.
Menurutnya, regulasi dengan segala pertimbangannya sejauh ini sudah disiapkan. Namun, dalam praktiknya masih belum berjalan maksimal.
“Dalam dimensi skala prioritas secara agama adalah Hifdzun Nafs, yakni menyelamatkan manusianya terlebih dahulu baru yang lain-lain. Banjir dan longsor selalu saja menjadi tradisi rutin selain erupsi merapi yang masih selalu mengintai,” ujar pria yang akrab disapa Mawahib dalam pers rilisnya kepada Betanews.id, Senin (15/2/2021).
Baca juga : Banjir Warna Hitam Disebut Tak Berbahaya, Mawahib: ‘Yang Namanya Limbah Itu Tercemar’
Pria yang juga aktivis gerakan pemuda (GP) Ansor tersebut menyebut, jika force majeur senantiasa ada dan menjadi tanggung jawab bersama. Namun, dalam hal ini, pemerintah di semua tingkatan dan segenap stakeholder harus selalu hadir dengan penanganan tercepatnya.
Dirinya mencontohkan, di Kabupaten Kudus dan sekitarnya pada awal tahun banjir melanda bertubi – tubi. Disusul bencana longsor di Kecamatan Gebog. Menurutnya, hulu dan hilir banjir selama ini selalu jadi kegelisahan masyarakat yang terdampak.
“Sudah saatnya ada penanganan banjir dari hulu sampai hilir yang menjadi skala prioritas kebijakan pembangunan di semua level pemerintah,” bebernya.
Politisi Golkar tersebut mengatakan, BNPB dengan program Destana ( Desa Tangguh Bencana ) sesuai Peraturan Kepala BNPB No 01 Tahun 2012, selama ini belum tersosialisasi baik ke pemerintah desa. Padahal menurutnya, program tersebut sangat baik. Setidaknya untuk pengurangan risiko bencana di tingkat lokal.
“Di Kudus, sebenarnya sudah ada Perda No 4 Tahun 2011 dan Perbup No 13 Tahun 2015 tentang Pedoman Umum Penanganan Bencana. Hendaknya itu bisa mengarah ke fasilitasi pembentukan Destana yang meliputi daerah – daerah yang menjadi hotspot bencana,” terangnya.
Dia pun mendesak agar peraturan daerah (perda) tentang kerja sama daerah dan kerja sama desa juga perlu dilaksanakan. Tujuannya untuk memetakan kluster bencana dan memperkuat kebijakan, mendesak terkait infrastruktur irigasi, normalisasi sungai, maupun pembuatan embung – embung kewilayahan.
“Sebab banjir memang tidak berdiri sendiri. Semua ada hulu dan hilirnya,” tandasnya.
Dia juga berharap, perusahaan – perusahan besar, diharapkan senantiasa bersinergi dengan pemerintah dalam penanganan bencana. Karena, menurutnya, banyak industri di Kota Kretek yang berskala multinasional. Sehingga diharapkan turut serta dalam setiap penanganan bencana kemanusiaan yang terjadi selama ini.
Tak lupa ia pun menyoroti Dukuh Tanggulangin yang seolah jadi ironi di Kudus. Dengan lokasinya yang berada di samping Gerbang Kretek Kudus, tapi masih saja tergenang banjir bercampur limbah industri berminggu – minggu, yang juga belum ada solusi nyata.
Baca juga : Mawahib Dorong BPBD Kudus Segera Siapkan Destana di Desa Rawan Banjir
Pemompaan yang dilakukan sedini mungkin untuk selamatkan ribuan nyawa di pemukiman, menurutnya hanya sebatas pemandangan tradisi tahunan.
Dia mengatakan, untuk menangani bencana yang terjadi secara tepat dan cepat, dibutuhkan sinergisitas semua stakeholder. Baik pemerintah, komponen masyarakat, dan perusahaan – perusahaan yang ada di Kudus. Menurutnya, bencana memang menjadi hukum alam, tapi antisipasi bencana adalah tindakan mulia.
“Semoga pandemi dan segala bencana di negeri ini segera sirna dan kehidupan ekonomi masyarakat bisa terbangun kembali,” tutupnya.
Editor : Kholistiono
