BETANEWS.ID, KUDUS – Sudah sejak lama Pemerintah Indonesia mencanangkan masyarakat Bebas 3 Buta (B3B) yang meliputi buta aksara dasar, buta Bahasa Indonesia dan buta pengetahuan dasar. Namun ironisnya, di Kabupaten Kudus pada tahun 2022 masih terdapat puluhan ribu warganya yang buta huruf.
Hal itu diungkap oleh pengamat publik Bonnix Maulana. Pria yang juga dosen di Universita Muhammadiyah Kudus (Umku) tersebut mengatakan, adanya warga Kudus yang buta huruf dapat dilihat di Pusat Data dan Teknologi Informasi (Pusdatin) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud).
Baca Juga: Dukung Program Bebas Sampah, ACE untuk Indonesia Bersih Hadir di Kudus
“Dari data itu, terdapat kurang lebih 31 ribu jiwa warga Kudus yang buta huruf. Warga Kota Kretek yang buta huruf tersebut berada dalam rentang usia 7 tahun ke atas,” ujar pria yang akrab disapa Bonnix kepada Betanews.id, Kamis (14/9/2023).
Bonnix menjelaskan, definisi buta huruf adalah ketidakmampuan seseorang membaca huruf alfabet, Arab dan Mandari. Namun sayangnya, data itu bersifat makro tidak by name by addres.
“Sehingga tidak ada rincian usia sekian yanb butuh huruf berapa. Ini sifatnya makro dari rentang usia minimal 7 tahun sampai ke atasnya,” bebernya.
Sementara untuk faktornya, Bonnix menduga mungkin mereka yang terdata sebagai buta huruf adalah anak-anak usia 7 tahun tapi belum sekolah atau sudah sekolah tapi belum bisa membaca. Selain itu, mungkin para lanjut usia (lansia) yang memang waktu kecilnya tidak mengenyam pendidikan.
“Soalnya rentang usianya kan 7 tahun ke atas. Ke atasnya itu tidak ada batasnya. Jadi kemungkinan para Lansia itu terdata sebagai yang buta huruf,” ungkapnya.
Baca Juga: Hartopo Wacanakan NPHD Olahraga Langsung Ditransfer ke Pengcab Tanpa Melalui KONI
Sebab, lanjutnya, Kudus yang wilayahnya tidak terlalu luas dengan fasilitas pendidikan yang banyak termasuk milik swasta memungkinkan warganya bisa mendapatkan pendidikan yang layak dan akses terjangkau. Apalagi saat ini pendidikan dasar juga sudah gratis.
“Jadi kalau faktor biaya dan akses fasilitas pendidikan itu tidak mungkin. Kemungkinan itu anak usia 7 tahun yang belum sekolah dan para lansia,” jelasnya.
Editor: Haikal Rosyada
