BETANEWS.ID, KUDUS – Tahun 2024 merupakan tahun politik. Selain ada Pemilihan Legislatif (Pileg) dan Presiden, di tahun yang sama juga ada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).
Jelang memasuki tahun politik tersebut, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kudus, Masan, berpesan agar masyarakat memilih pemimpin bukan karena uang.
Baca Juga: Luar Biasa, di 2023, Gaji Tenaga Honorer Kudus Telan Anggaran Rp 51 M
Pesan tersebut disampaikan masan kepada ratusan pelajar dan mahasiswa, di Taman Budaya Bae, Kamis (20/7/2023). Sebagaimana diketahui para pelajar SMA kelas XII dan mahasiswa merupakan para pemilih pemula di pemilu mendatang.
Masan mengatakan, kalau para pemilih pemula ikut-ikutan memilih pemimpin karena duit, pesta demokrasi di Kudus akan semakin berat terutama Pilkada Kudus. Biaya menjadi Bupati Kudus, menurutnya, tidak rasional manakala harus bagi-bagi duit saat Pilkada.
“Menjadi bupati Kudus itu biayanya tidak rasional, mana kala bagi-bagi duit. Karena pasti akan terjadi eror (persoalan),” ujar Masan kepada Betanews.id usai acara.
Lebih lanjut Masan menyampaikan, pemimpin yang dihasilkan dari politik uang akan jadi politik transaksional. Sehingga pemimpin terpilih akan berfikir dan mencari cara mengembalikan uang yang sudah dibagikan.
“Apalagi kalau dana yang dibagikan calon itu dari sponsor, pasti pengembaliannya akan lebih besar lagi,” beber pria yang juga Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PDIP Kabupaten Kudus tersebut.
Ia juga mengingatkan bahwa di depan mata warga Kudus sudah ada riwayat yang bercerita terkait pemimpin yang menang Pilkada karena politik uang. Dengan adanya riwayat tersebut, apakah warga Kudus ingin mengulanginya.
“Sudah ada sejarah yang bercerita. Harusnya kita tidak mengulanginya,” ungkap Masan.
Seyogyanya, kata Masan, masyarakat Kudus memilih pemimpin itu berdasarkan kredibiltas dan rekam jejaknya. Serta pilihlah pemimpin yang dianggap mampu merealisasikan apa yang jadi aspirasi masyarakat.
Baca Juga: Ini Kategori Rumah di Kudus yang Berhak Dapat Pembebasan PBB
Ia juga sadar, bahwa akan sulit menghilangkan politik uang dari Kudus. Namun, harus ada yang menggerakan dan memulai.
“Tinggal itu nanti edukasi terhadap masyarakat. Ya memang prosesnya tidak serta merta, tapi bertahap harus dilakukan,” imbuhnya.
Editor: Haikal Rosyada
