BETANEWS.ID SEMARANG – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kudus meraih predikat opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) dari Kementerian Keuangan 10 kali secara beruntun. Raihan ini menjadi pelecut pemkab untuk terus berbenah agar lebih akuntabel dan transparan.
Bupati Kudus HM Hartopo berharap, raihan opini wajar tanpa pengecualian itu dapat meningkatkan kinerja seluruh OPD dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
“Alhamdulillah, Kabupaten Kudus menerima penghargaan wajar tanpa pengecualian (WTP) yang ke sepuluh kali. Jangan berpuas diri, justru ini sebagai pelecut semangat kita dalam berbenah secara birokrasi agar lebih akuntabel dan transparan,” katanya usai menerima predikat opini WTP hasil Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun anggaran 2021 di ruang auditorium lantai 3 gedung BPK-RI Perwakilan Provinsi Jawa Tengah, Senin (23/5/2022).
Baca juga: Jadi Panutan Masyarakat, Hartopo Minta ASN Kudus Lebih Disiplin
“Peningkatan kinerja harus terus dilakukan supaya kita dapat menambah perolehan WTP ini. Tentunya dengan jalinan sinergi yang baik antara eksekutif dan legeslatif maupun antar OPD agar dapat memberikan laporan yang diminta Tim BPK secara sempurna,” tambah Hartopo.
Lebih lanjut, Hartopo mengatakan bahwa masih ada temuan-temuan yang harus diperbaiki ke depanya.
“Temuan masih ada, ini menjadi koreksi kita bersama sehingga di tahun depan akan lebih sempurna. Teman-teman di OPD harus lebih kompak dan lengkap dalam memberikan laporanya pada BPK,” pungkasnya.
Baca juga: Hartopo Akan Perjuangkan Kesejahteraan Guru Madin di Kudus
Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Kudus Masan mengatakan, perolehan opini WTP yang kesepuluh kalinya merupakan prestasi yang luar biasa.
“Patut dipertahankan dan disempurnakan, ini merupakan prestasi yang sangat luar biasa. Kinerja dan kerja sama harus dijalin baik antar OPD agar mendapatkan hasil yang maksimal untuk terus mempertahankan predikat WTP, sehingga dapat meminimalisir temuan-temuan yang ada,” ungkapnya.
Editor: Ahmad Muhlisin
