BETANEWS.ID, KUDUS – Universitas Muria Kudus (UMK) melalui peneliti MRC sekaligus dosen UMK, Mochamad Widjanarko memfalitasi pertemuan berbagai pihak dalam rangka penataan jalur pendakian di wilayah gunung Muria, utamanya jalur dari Desa Rahtawu. Baik Pemerintah Desa (Pemdes) Rahtawu, Perhutani, APGI Muria Raya, BPBD Kudus, serta pengelola bacecamp dihadirkan untuk pengelolaan jalur pendakian yang profesional.
Pria yang akrab disapa Wid tersebut menilai, bahwa kawasan Muria selama ini belum tertata dengan baik. Wisatawan keluar masuk tanpa kontrol, hingga masalah baru ramai setelah ada insiden yang merenggut nyawa.
Baca Juga: Gunung Muria Segera Jadi Taman Hutan Raya, Pelestarian Alam dan Peran Masyarakat Diperkuat
“Kami ingin jalur pendakian di gunung Muria tertata. Ketika ada korban baru ribut, ini harus diperbaiki. Banyak pihak perlu dipertemukan: Perhutani yang punya kewenangan tempat, pemerintah desa, dan pengelola,” jelasnya, di ruang rapat UMK, Jumat (28/11/2025).
Melalui pendampingan akademik, UMK membantu penyusunan SOP dan kajian manajemen jalur pendakian. Selain itu, pertemuan tersebut bisa menjadi tolok ukur manajemen yang bagus dalam pengelolaan tempat pendakian.
“Kami ingin berkontribusi lewat kajian akademik. Kami bantu soft skill agar mereka punya kemampuan menata jalur pendakian dengan baik,” tegasnya.
Bagian Administrasi 4 pada Perhutani KPH (Kesatuan Pengelolaan Hutan) Pati, Sukmono menyampaikan, perlunya setiap desa melakukan manajemen pengelolaan pendakian sebagai bagian dari mitigasi risiko. Sehingga adanya pengelolaan yang matang dapat meminimalisir kejadian yang ada.
“Agar jalur pendakian lebih aman bagi pendaki. Selain itu kami juga akan melakukan pengaturan di atas (gunung), baik kegiatan konservasi maupun kegiatan yang bersifat budaya lokal,” ujarnya.
Menurutnya, penataan diperlukan agar Rahtawu semakin maju sebagai destinasi wisata. Harapannya player effect dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat.
“Kita ingin Rahtawu banyak didatangi wisatawan. Sehingga player effect-nya atau dampaknya bagi masyarakat juga meningkat,” tambahnya.
Perhutani juga membuka ruang komunikasi dengan pemerintah desa dan pengelola untuk merapikan sistem tiket dan kewajiban negara seperti PNBP serta asuransi pendaki. “Kita belajar manajemen jalur pendakian dari tempat-tempat lain, dan mendorong mereka untuk belajar lebih dalam lagi,” katanya.
Penjabat (Pj) Kades Rahtawu, Sukono menyambut baik pendampingan yang difasilitasi oleh UMK tersebut. Ia menyebut perbaikan jalur pendakian Abiyoso akan menjadi prioritas, termasuk rencana penyempurnaan basecamp pada tiga titik: Abiyoso, Natas Angin, dan Puncak 29.
“Kami berterima kasih atas fasilitasi dari UMK. Demi kesempurnaan perlu ada evaluasi jalur pendakian. Produk hukum nanti kita bahas bersama Perhutani untuk membuat SOP. Retribusi sudah ada Perdes, tinggal penyempurnaan,” jelasnya.
Meski sistem pembayaran sudah berjalan, kepengurusan basecamp masih perlu dibentuk. Sukono berharap penataan ini dapat mencegah kejadian-kejadian tak diinginkan seperti yang pernah terjadi sebelumnya.
Baca Juga: Pendapatan Retribusi Pasar di Kudus Seret, Baru Tercapai 52,6 Persen dari Target Rp15 M
“Asuransi sudah ada, cuma belum dijalankan. Mungkin perlu kita duduk bersama. Bulan ini mulai kita bahas, prioritas di basecamp,” tegasnya.
Sinergi beberapa pihak ini menandai langkah awal penataan jalur pendakian Muria secara menyeluruh. Selain meningkatkan keamanan dan kenyamanan pendaki, manajemen baru diharapkan mampu memberi manfaat ekonomi berkelanjutan bagi masyarakat sekitar tanpa mengabaikan aspek konservasi.
Editor: Haikal Rosyada
