BETANEWS.ID, PATI – Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket DPRD Pati berencana untuk memanggil sejumlah pejabat tinggi, termasuk Bupati Pati Sudewo dan Pj Sekda Pati, Riyoso. Mereka akan dimintai keterangan terkait kebijakan-kebijakan yang dinilai menimbulkan polemik di masyarakat.
Ketua Pansus Hak Angket DPRD Pati, Teguh Bandang Waluyo mengatakan, bahwa sejumlah nama telah disepakati dalam rapat pansus.
Baca Juga: Harga Kopi Anjlok, Petani Pati Pilih Simpan dan Olah Jadi Kopi Siap Seduh
“Kemarin sudah mengerucut di rapat pansus, bahwa Ibu direktur RSUD Pati, Pj Sekda, ada Pak Wakil Bupati, Pak Bupati akan kita panggil. Tetapi setelah itu kami rapat internal lagi,” ujar Bandang kepada wartawan, Senin (22/9/2025).
Namun katanya, proses pemanggilan masih harus menunggu formasi baru dalam pansus. Dua anggota pansus diketahui akan diganti karena dianggap kurang aktif dalam rapat-rapat sebelumnya dan juga disebut-sebut oleh Masyarakat Pati Bersatu sudah terindikasi “masuk angin”.
“Kami menunggu anggota baru dulu. Setelah ada anggota baru di pansus, kita akan agendakan rapat internal. Rapat internal siapa saja yang diundang keputusannya bukan pribadi saya, tetapi keputusan bersama di pansus. Itu semua fraksi di dalamnya,” imbuhnya.
Dengan tenggat waktu hingga 6 November 2025, pansus katanya masih memiliki ruang gerak untuk memperdalam kasus sebelum dilimpahkan ke Mahkamah Agung (MA).
“Waktu masih lama. Perkiraan sampai November. Karena waktu 60 hari itu hari kerja. Jadi kalau Minggu dan hari libur tidak dihitung,” ujarnya.
Bandang juga menegaskan, bahwa meskipun pemanggilan Bupati Sudewo akan dilakukan, masih ada proses pendalaman keterangan lanjutan yang akan menjadi bagian dari rangkaian penyelidikan.
Baca Juga: Dewan Sepakat Boikot Kebijakan Bupati Sudewo Jika Hal Ini Terjadi
“Kami tidak bisa memprediksi lebih cepat atau lambat. Setelah pemanggilan Bapak Bupati nanti, tetap keterangan beliau ada pendalaman, nanti kita dalami semua,” lanjutnya.
Diketahui, Pansus Pemakzulan Bupati Pati Sudewo ini dibentuk menyusul sejumlah kebijakan kontroversial Bupati Sudewo, termasuk kenaikan PBB-P2 hingga 250 persen, polemik mutasi jabatan ASN, dan pembentukan Dewan Pengawas RSUD Pati. Proses pansus ini dijadwalkan berjalan selama 60 hari kerja.
Editor: Haikal Rosyada
