BETANEWS.ID, PATI – Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (Dinsos P3AKB) Pati menyebut, ada 113 ribu peserta BPJS Kesehatan penerima bantuan iuran (PBI) dinonaktifkan.
Dinsos Pati menyebut, tidak adanya anggaran hingga verifikasi ulang peserta jaminan kesehatan yang dibiayai oleh pemerintah daerah itu, menjadi alasan dinonaktifkannya kepesertaan BPJS Kesehatan tersebut.
Baca Juga: Polisi Periksa 11 Saksi Keracunan Massal Ratusan Karyawan PT Sejin
“Karena APBD tidak ada. Akhirnya 113 ribu itu kita nonaktifkan semua,” ujar Kabid Pemberdayaan, Perlindungan, dan Jaminan Sosial (PPJS) pada Dinas Sosial (Dinsos) Pati Tri Haryumi, Kamis (18/7/2024).
Dia mengatakan, peserta yang dinonaktifkan terhitung dari bulan Januari 2024 sampai sekarang. Tri mengatakan data 113 ribu peserta jaminan kesehatan itu diserahkan kepada pihak desa. Tujuannya agar dilakukan verifikasi ulang oleh pemerintah desa.
“Hari ini 113 ribu yang kita nonaktifkan kita serahkan ke desa, biar mereka verfal (dilakukan verifikasi) sendiri,” imbuhnya.
Tri menjelaskan, pihaknya memberikan batas waktu sampai 29 Juli 2024 kepada pemerintah desa untuk memverifikasi ulang data peserta jaminan kesehatan PBI. Jika desa tidak melakukan verifikasi ulang, maka dianggap gugur menjadi peserta jaminan kesehatan PBI.
“Ketika itu akan verifikasi lagi, ini benar tidak, kok yang usul banyak,” ungkapnya.
Tri mengatakan, masyarakat yang terdata pada program bantuan di Dinas Sosial memang harus yang benar-benar tidak mampu. Seperti disabilitas, lansia hingga orang yang punya penyakit menahun.
Baca Juga: Korban Keracunan Massal di PT Senjin Capai 310 Orang
“Orang yang masuk ke dinas Sosial satu memang harus benar-benar tidak mampu,” tegas Tri.
Ia menyebut, secara total pada Tahun 2024 ini, kelompok penerima manfaat (KPM) jaminan kesehatan sebanyak 622.813.
Editor: Haikal Rosyada
