BETANEWS.ID, PATI – Ratusan orang dari Masyarakat Pati Bersatu melakukan demo di depan Gedung DPRD Pati pada Jumat (19/9/2025) siang. Sejumlah tuntutan disuarakan oleh mereka, khususnya terkait dengan proses Pansus Pemakzulan Bupati Sudewo yang saat ini sedang berjalan, supaya berjalan sesuai relnya.
Dalam hal ini, pendemo secara khusus juga mendesak agar DPC Partai Gerindra Kabupaten Pati segera meminta kepada DPP Gerindra untuk mencabut status Sudewo sebagai pengurus maupun anggota Partai Gerindra di semua level.
Baca Juga: Pimpinan DPRD Pati Akhirnya Temui Massa Setelah Pendemo Menunggu 1,5 Jam
Bukan hanya itu, massa juga menuntut agar Partai Gerindra menghentikan Sudewo dari jabatannya sebagai Bupati Pati.
Kemudian, sebagai partai pengusung, Gerindra diminta segera untuk mengawal kasus indikasi tindak pidana korupsi Sudewo yang sedang ditangani KPK RI saat ini.
Cak Ulil, salah satu orator demo juga menyampaikan, bahwa pihaknya menuntut agar semua partai politik di DPRD Pati untuk mengawal sampai tuntas Pansus Hak Angket Pemakzulan Sudewo secara akuntabel, substantif, dan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
Khusus kepada PDIP, sebagai partai dengan kursi di DPRD terbanyak, kemudian menduduki jabatan Ketua DPRD, dan juga kadernya menduduki posisi sebagai ketua pansus hak angket, diminta untuk konsisten bersama rakyat dan tidak mengganti Teguh Bandang Waluyo sebagai Ketua Pansus Hak Angket.
“Karena kami menganggap Pak Bandang sudah bagus, sehingga jangan sampai diganti, ” ujar Cak Ulil.
Kemudian, pihaknya juga meminta kepada beberapa partai yang anggotanya berada di dalam pansus untuk diganti. Yakni, Joko Wahyudi dari PDIP dan Irianto Budi Utomo dari Partai Gerindra.
Dalam kesempatan itu disampaikan, bahwa Irianto terindikasi “masuk angin” dan Joko Wahyudi disebut jarang masuk pansus.
Pendemo juga meminta agar DPRD tidak mengakui dan menolak semua produk kebijakan yang disusun oleh Sudewo selama dia menjabat Bupati Pati yang terbukti melanggar hukum.
Baca Juga: Ini 13 Poin Tuntutan Masyarakat Pati Bersatu pada Demo 19 September
Kemudian, parpol dan DPRD Pati diminta harus melawan praktik-praktik korupsi, kolusi, nepotisme, dan arogansi kekuasaan terutama di tingkat kabupaten hingga tingkat desa.
“Seluruh anggota DPRD Pati harus bekerja maksimal untuk kemaslahatan warga Pati, ” pungkasnya.
Editor: Haikal Rosyada
