BETANEWS.ID, JEPARA – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Jepara menyampaikan beberapa rekomendasi strategis terkait proses penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Jepara Tahun 2026.
Ketua DPRD Kabupaten Jepara, Agus Sutisna mengatakan terdapat delapan rekomendasi yang disampaikan oleh Badan Anggaran kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jepara dalam pengambilan keputusan rancangan Kebijakan Umum APBD dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun Anggaran 2026.
Baca Juga: Pemkab Jepara Berencana Gabung 58 Sekolah Dasar Jadi 29
“Pengambilan keputusan ini bukan sekadar formalitas, melainkan momentum penting dalam upaya perbaikan fiskal dan pelayanan publik,” katanya usia rapat paripurna di Kantor DPRD Jepara, Senin (28/7/2025).
Adapun delapan rekomendasi yang disampaikan yaitu, optimalisasi PAD, melalui intensifikasi dan ekstensifikasi sektor pajak dan retribusi; Implementasi e-retribusi secara maksimal, untuk mencegah kebocoran dan meningkatkan transparansi; Penyesuaian NJOP, agar lebih sesuai dengan nilai pasar guna mendukung pendapatan dari BPHTB.
Kemudian optimalisasi aset daerah, melalui digitalisasi, pemetaan ulang, dan pemanfaatan kerja sama sewa/kerja sama lainnya; Penertiban galian C ilegal, serta pajak air tanah untuk menjaga lingkungan dan meningkatkan PAD; Realisasi pajak parkir, serta penertiban perda dan perdes terkait pengelolaan parkir.
Selanjutnya revitalisasi pasar daerah dan pengelolaan Stadion GBK, sebagai bagian dari strategi peningkatan PAD dari sektor non-pajak; serta melakukan inovasi BUMD, termasuk digitalisasi usaha agar berkontribusi terhadap peningkatan dividen.
Baca Juga: Polisi Tangkap Lima Pelaku Baru Kasus Pengeroyokan Pemuda di Jepara Hingga Meninggal
Sementara itu, Wakil Bupati Jepara, Muhammad Ibnu Hajar menghimbau agar seluruh perangkat daerah dapat segera menyusun Rencana Aksi Kinerja (RKA) sesuai pagu yang telah ditetapkan dan memperhatikan prioritas pembangunan serta efisiensi anggara.
“Kami berharap pelaksanaan APBD 2026 nanti bisa membawa dampak nyata bagi masyarakat, utamanya dalam bidang pelayanan dasar, pembangunan infrastruktur, pengurangan kemiskinan, dan reformasi birokrasi,” katanya.
Editor: Haikal Rosyada
