BETANEWS.ID, PATI – Bupati Pati Sudewo membuat kebijakan baru terkait dengan dunia pendidikan. Ia akan memberlakukan kebijakan sekolah lima hari untuk jenjang pendidikan TK, SD dan SMP.
Sudewo menyebut, bahwa kebijakan lima hari sekolah itu sudah dikomunikasikan dan didiskusikan dengan PCNU Kabupaten Pati.
Baca Juga: ‘Pasukan Bertopeng’ Kembali Gempur Rumah Petani Pundenrejo, Satu Perempuan Terluka
Menurutnya, dari hasil komunikasi dan diskusi itu, katanya pihak PCNU Pati bisa menerima kebijakan terkait dengan lima hari sekolah.
“Insya Allah akan kita mulai dari tahun ajaran ini. Kami sudah komunikasi, diskusi dengan PCNU Kabupaten Pati,” ujar Sudewo, Rabu (7/5/2025).
Merespon kebijakan lima hari sekolah itu, Ketua Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Kabupaten Pati KH Yusuf angkat bicara. Ia menyebut, bahwa kebijakan Bupati Pati Sudewo sebenarnya belum final dan perlu kajian lebih lanjut untuk menggodok kebijakan tersebut.
Hal ini diungkapkan Kiai Yusuf usai mengikuti Audiensi di Ruang Kerja Bupati Pati, Kamis (8/5/2025) sore. Sejumlah pimpinan PCNU Kabupaten Pati juga ikut menghadiri audiensi tersebut.
”Untuk lima hari sekolah perlu ada kajian lebih lanjut. Perlu kajian akademis, sosiologis, termasuk regulasi sehingga tidak berbenturan,” ujar Kiai Yusuf, Kamis (8/5/2025).
Katanya, nantinya bakal dibentuk tim pengkaji dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kabupaten Pati maupun PCNU Kabupaten Pati. Kedua tim tersebut bakal dipertemukan untuk menyampaikan sisi positif maupun negatif kebijakan lima hari sekolah.
”Tadi juga disampaikan bagaimana kajian nanti tidak hanya Pemkab Pati tapi juga melibatkan masyarakat kita. Pak Bupati juga menyampaikan nanti NU akan membentuk tim untuk kajian khusus terkait wacana lima hari sekolah,” ungkapnya.
Dirinya menegaskan, lima hari sekolah nanti tidak memakai metode full day school. Sehingga diyakini tidak mengganggu Madin maupun TPQ.
Rencana lima hari sekolah itu, nantinya hanya diberlakukan di tingkat SD negeri dan SMP negeri. Kiai Yusuf pun menaruh harapan lima hari sekolah nanti tidak mengganggu aktivitas Taman Pendidikan Alquran (TPQ) maupun Madrasah Diniyah (Madin).
”Yang jelas bukan Full Day School, sampai sore yang mengganggu lembaga keagamaan madin, TPQ dan sebagainya. Tapi ini harus ada titik temu. Termasuk harus ada kajian libur hari Sabtu seperti apa. Baik itu moralitas, dan sebagainya,” jelasnya.
Baca Juga: Dua Rumah Petani Pundenrejo Dirobohkan Orang Tak Dikenal, Warga Datangi Kantor Bupati Pati
Pihaknya mengaku mendukung kebijakan Bupati Pati untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan karakter siswa. Namun kebijakan itu bisa selaras dengan lembaga pendidikan keagamaan.
”NU punya pesantren sekitar 280-an, kami juga punya madin 345-an, kita juga punya TPQ sekitar 1.040-an. Bagaimana penguatan karakter yang dikonsepkan Pak Bupati benar-benar diimplementasikan dengan lembaga di bawah NU,” pungkasnya.
Editor: Haikal Rosyada
