BETANEWS.ID, JEPARA – Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga (Disdikpora) Kabupaten Jepara mengaku keberatan jika program makan bergizi gratis yang menjadi program unggulan Prabowo-Gibran dibebankan kepada sekolah.
Plt Sekretaris Disdikpora Jepara, Haryanto, meminta pemerintah pusat bisa lebih bijak dalam membuat regulasi dari program tersebut.
“Kami berharap jajaran dinas tidak ikut seperti ini (program makan gratis), karena akan banyak menyita waktu. Kami sangat berharap bisa dikelola oleh pihak lain,” katanya, Rabu, (13/11/2024).
Baca juga: Belum Ada Regulasi, Program Makan Bergizi Gratis Tak Masuk Pembahasan RAPBD Jepara 2025
Lebih lanjut ia mengatakan, sampai saat ini pemerintah pusat juga belum mengeluarkan regulasi terkait program makan bergizi gratis. Namun secara prinsip, Disdikpora Jepara mengaku siap untuk menyediakan data yang diperlukan jika Pemerintah Pusat mulai menjalankan program tersebut.
“Soal data kami siapkan jika diperlukan, per murid dan per sekolahan, di Kabupaten Jepara kami siapkan. Tapi siapa yang mengkordinir kami belum tahu,” tambahnya.
Ia mengatakan, total siswa di Kabupaten Jepara yang tercatat ada sebanyak 156 ribu, terdiri dari murid TK-SMP. Namun dari jumlah tersebut, apakah siswa TK dan PAUD nantinya juga dicover oleh pemerintah daerah, ia juga belum mengetahui.
“Kalau SD sekitar 86 ribuan siswa, SMP 33 ribuan siswa, apakah (murid) TK PAUD (jumlahnya) 20 ribuan lebih masuk apa tidak kami belum tahu, TK – SMP 156 ribu peserta didik,” ungkapnya.
Menurutnya, program makan bergizi gratis sebenarnya sangat baik untuk menunjang pendidikan yang ada di Kabupaten Jepara.
“Program ini sangat baik untuk pertumbuhan gizi anak sehingga anak-anak bertumbuh kembang dengan baik (sehingga) proses belajar semakin baik,” katanya.
Baca juga: Program Makan Bergizi Sehat di Jepara Diperkirakan Telan Anggaran Capai Rp100 Miliar
Sebagai informasi, Pemerintah Kabupaten Jepara sudah mulai mempersiapkan program makan bergizi gratis. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan (Bappeda) Kabupaten Jepara, Hasanuddin Hermawan juga mengatakan petunjuk teknis (Juknis) dari pemerintah pusat untuk program tersebut juga belum turun.
Namun untuk menjalankan program tersebut, Pemkab Jepara memprediksi anggarannya lebih dari Rp100 miliar per tahun.
“Meski juknisnya belum turun, tapi pada dasarnya kami ikuti bagaimana konsepnya. Arahannya pemerintah daerah diminta untuk mempersiapkan anggaran,” katanya.
Editor: Ahmad Muhlisin
