BETANEWS.ID, KUDUS – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kudus menggelar Rapat Paripurna dengan agenda Pandangan Umum Fraksi-Fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2024, Selasa (6/8/2024).
Rapat paripurna yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Kudus, Hj. Tri Erna Sulistyawati disepakati agar pandangan fraksi tak perlu dibacakan, tetapi langsung ditumpuk. Rapat tersebut juga dihadiri oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Kudus sebagai perwakilan Penjabat (Pj) Bupati Kudus Muhamad Hasan Chabibie, segenap anggota dewan, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Erna menyampaikan, pada dasarnya semua fraksi setuju dengan skala prioritas APBD Perubahan 2024. Menurutnya, kebutuhan tersebut cukup mendesak dan akan segera dilaksanakan.
Baca juga: Pendapatan Daerah di RAPBD Perubahan Kudus 2024 Ditarget Rp2,228 T
“Skala prioritasnya, kan, ada pembayaran tagihan listrik LPJU, perbaikan stadion, pengadaan alat berat di TPA (Tempat Pembuangan Akhir), dan lainnya,” beber Erna.
Secara tertulis, pandangan umum Fraksi PDIP mengapresiasi RAPBD Perubahan 2024, terutama terkait target pendapatan daerah yang naik 8,91 persen jadi Rp2,228 triliun atau meningkat Rp182,2 miliar. Belanja daerah menjadi Rp2,5 triliun dan pembiayaan netto menjadi Rp281 miliar.
Fraksi PDIP juga mengingatkan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kudus bisa segera melaksanakan APBD Perubahan 2024, karena tiga bulan lagi datang musim hujan. PDIP berharap agar penyerapan APBD 2024 (murni) bisa lebih ditingkatkan.
Kemudian, Fraksi PKB juga menyoroti penyerapan APBD 2024 yang masih jauh dari target. Mereka menyebut, sejak penetapan APBD 2024, banyak program baik fisik maupun nonfisik yang tidak segera direalisasikan. Sehingga, program tersebut sampai batas waktu perubahan belum terserap secara maksimal.
Fraksi PKB juga meminta Pj Bupati Kudus untuk mengevaluasi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang kinerjanya tidak bisa maksimal. Indikatornya, bisa dilihat dari rendahnya serapan anggaran.
Baca juga: Renovasi Stadion Wergu dan Penanganan Sampah Jadi Prioritas APBD Perubahan Kudus 2024
Sementara Fraksi Partai Golkar juga menyoroti meningkatnya pendapatan di RAPBD Perubahan 2024. Menurut mereka, peningkatan tersebut sebagian besar dari pendapatan transfer Pemerintah Pusat yang naik sekira 7,05 persen. Oleh karenanya, Fraksi Golkar berharap Pj Bupati Kudus mencari celah-celah pendapatan asli daerah yang mungkin sampai saat ini belum tergali potensinya.
Melengkapi pandangan umumnya, Fraksi Golkar meminta agar Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga (Disdikpora) Kudus mencari solusi karena masih banyak bangunan sekolah yang rusak, baik SD maupun SMP. Selanjutnya, untuk meminimalisir kebocoran retribusi parkir, Dinas Perhubungan Kudus diminta untuk melakukan pengawasan. (adv)
Editor: Ahmad Muhlisin
