31 C
Kudus
Sabtu, Juli 13, 2024

Baliho Pilkada Tak Mampu Sumbang Pendapatan Daerah, BPKAD Jepara Terapkan Strategi Khusus

BETANEWS.ID, JEPARA – Menjelang masa Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak pada 27 November mendatang, baliho para bakal calon mulai ramai bermunculan di setiap titik, baik di tempat resmi maupun yang dilarang.

Florentina Budi Kurniawati, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Jepara menjelaskan ramainya baliho tersebut ternyata tidak bisa menyumbang Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor pajak reklame.

Baca Juga: Bekas Lahan Tambak Udang Karimunjawa Disarankan Jadi Lahan Budi Daya Rumput Laut

-Advertisement-

Sesuai dengan Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, reklame yang diselenggarakan dalam rangka kegiatan politik yang tidak disertai dengan iklan komersial dikecualikan dari objek pajak reklame.

“Kalau menyangkut partai politik tidak bisa ditarik, artinya bebas. Kalau yang belum mewakili partai politik, artinya masih orang secara pribadi itu tetep bayar,” katanya saat dihubungi melalui telepon, Sabtu (22/6/2024).

Untuk mensikapi hal tersebut pihaknya kemudian melakukan koordinasi kepada Komisi A DPRD Jepara yang membidangi pendapatan daerah. Ia menuturkan bahwa baliho yang selama ini sudah banyak beredar belum dapat dikatakan sebagai wakil partai politik, karena pendaftaran secara resmi ke KPU baru dimulai pada 27 Agustus nanti.

“Kemarin kita koordinasi dengan komisi A, kita tanyakan, saat ini sebenarnya kan belum ada Parpol yang secara resmi mengusung seseorang kan, itu boleh ngga kita tarik pajaknya? sarannya boleh,” ungkapnya.

Terlebih menurutnya, bakal calon atau seseorang yang memasang fotonya di Billboard atau papan reklame biasanya mereka membayar namun kepada pihak ketiga atau pemilik jasa reklame.

Baca Juga: Peringati Hari Lingkungan Hidup, Pemkab Jepara Bersihkan Sampah di Pantai Kartini

Sehingga saat ini, pihaknya sudah memetakan reklame yang ada di Kabupaten Jepara dan sedang berupaya untuk menagih kepada pemilik usaha reklame agar menyetorkan pajaknya kepada pemerintah daerah.

“Sekarang ini yang kami kejar pemilik papan, tempat orang-orang itu memasang fotonya. Kami berharap ada kesadaran dan kerjasama dari pemilik baliho agar tanpa kami tagih seharusnya mereka bayar, karena kalau tidak kan tidak ada pemasukan ke kas daerah,” pungkasnya.

Editor: Haikal Rosyada

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

42,000FansSuka
13,322PengikutMengikuti
30,973PengikutMengikuti
141,000PelangganBerlangganan

TERPOPULER