31 C
Kudus
Rabu, Juni 19, 2024

Dianggap Kabur dan Tak Jelas, MK Tolak Gugatan Caleg Demokrat Kudus Sumarjono

BETANEWS.ID, KUDUS – Gugatan hasil Pemilu Legislatif (Pileg) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kudus oleh Calon Legislatif (Caleg) Partai Demokrat, Sumarjono ditolak Mahkamah Konstitusi (MK), Selasa  (21/5/2024). Putusan gugatan tersebut tertuang dalam Nomor 155-02-14-13/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024.

Majelis Hakim MK telah menimbang bahwa permohonan pemohon tidak jelas atau kabur. Pasalnya, petitum pemohon saling bertentangan satu dengan yang lain.

Pada petitum pemohon angka 3, pemohon memohon MK memerintahkan Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan pemilihan ulang di 21 Tempat Pemungutan Suara (TPS) di Kecamatan Gebog.

-Advertisement-

Baca juga: Selisih 13 Suara, Caleg Partai Demokrat Kudus Lakukan Gugatan Hasil Pileg ke MK

Sementara Petitum pemohon angka 4, memohon MK untuk menetapkan perolehan suara yang benar bagi pemohon untuk pengisian calon anggota DPRD Kudus Daerah Pemilihan (Dapil) Kudus 2 yakni Kecamatan Kaliwungu dan Gebog dari Partai Demokrat.

Dua petitum tersebut dianggap oleh majelis hakim saling bertentangan. Dalam konklusi majelis hakim menganggap permohonan pemohon tidak jelas dan kabur, sehingga tanpa memperhatikan eksepsi dari termohon, majelis hakim pun memutuskan menolak permohonan dari pemohon.

Atas putusan tersebut, Muhammad Chaedar Ali Maroef yang merupakan pesaing Sumarjono sebagai Caleg Partai Demokrat di Dapil Kudus 2 akan menduduki kursi DPRD Kudus periode 2024-2029. Hal tersebut sesuai hasil rekapitulasi perolehan suara Pemilu 2024.

Dihubungi terpisah, Ketua KPU Kudus, Ahmad Amir Faisol membenarkan adanya putusan MK tersebut. Dengan adanya putusan itu, artinya hasil Pileg 2024 untuk Partai Demokrat tetap sama.

Baca juga: Baliho Dukungan Kapolda Jateng Nyalon Gubernur Ramaikan Jepara

“Intinya gugatan Sumarjono ditolak. Maka Caleg terpilih Partai Demokrat Dapil 2 Kudus sesuai yang ditetapkan oleh KPU Kudus sebelumnya,” ujar Faisol melalui sambungan telepon, Selasa (21/5/2024).

Setelah ini, kata Faisol, KPU RI akan menerima salinan putusan dari MK. Setelah itu KPU RI menyerahkan salinan putusan ke KPU kabupaten/kota yang ada proses sengketa.

“Tiga hari setelah kami menerima salinan putusan, maka pleno penetapan caleg terpilih harus sudah dilakukan,” bebernya.

Editor: Ahmad Muhlisin

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

42,000FansSuka
13,322PengikutMengikuti
30,973PengikutMengikuti
139,000PelangganBerlangganan

TERPOPULER