BETANEWS.ID, PATI – Nelayan di Kabupaten Pati protes terkait Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 85 tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNPB). Nelayan menilai, PP yang dibuat oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) RI ini sangat memberatkan dan merugikan masyarakat kecil khususnya nelayan.
Salah seorang nahkoda kapal, Hermanto, mengaku sangat keberatan dengan adanya aturan pasca-produksi yang dikenakan tarif 10 persen.
“Pasca-produksi yang 10 persen itu sangat memberatkan nelayan. Kalau bisa, pemerintah menurunkan menjadi 5 persen,” ujar Hermanto saat silaturahmi dan doa bersama Paguyuban Nahkoda Ttri Sakti Mulya yang digelar di Desa Ngerang, Juwana, Sabtu (6/4/2024).
Baca juga: Puluhan Perangkat Desa di Pati Wadul ke Dewan Soal Siltap yang 4 Bulan Belum Cair
Menurutnya, satu saja permintaan mereka yakni turunnya pungutan PNBP menjadi 5 persen, nelayan Juwana sudah senang. Untuk itu, pihaknya meminta kepada pemerintah agar meninjau kembali kebijakan tersebut.
Ia menyebut, bahwa nelayan-nelayan Juwana berbeda dengan nelayan lainnya di Indonesia. Sebab, nelayan di Juwana, katanya, bagi hasil.
“Jadi hasil semuanya itu, 100 persen, kemudian diambil untuk perbekalan. Kemudian diambil lagi pajak hasil produksi, baru kemudian diambil dua. Yaitu pemilik atau bos dan anak buah. Jadi pajak pasca-produksi itu sangat memberatkan,” imbuhnya.
Selain itu, nelayan juga mengeluhkan terkait dengan wilayah pengelolaan perikanan (WPP). Nelayan juga mengaku kesulitan adanya peraturan menteri soal pembatasan wilayah penangkapan ikan tersebut, karena dinilai semakin mempersempit tangkapannya.
Baca juga: Camat Dukuhseti Sebut Akan Pimpin Demo Kalau Mei Jalan Puncel-Tayu Belum Diperbaiki
Bahkan pada Lebaran tahun ini, nelayan mengalami paceklik akibat tangkapan yang sedikit dan adanya kebijakan pemerintah yang menyulitkan.
Meski begitu, Hermanto menegaskan, bahwa nahkoda bersama nelayan di Pati siap untuk mendukung program pemerintah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan nelayan Indonesia dalam bingkai keutuhan NKRI.
Editor: Ahmad Muhlisin
