31 C
Kudus
Minggu, April 14, 2024

Kepala Dinas Kesehatan Kudus Tegaskan Pengadaan Barang dan Jasa Sudah Sesuai Regulasi

BETANEWS.ID, KUDUS – Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten (DKK) Kudus, Andini Aridewi, menegaskan bahwa pengadaan barang dan jasa (barjas) sudah sesuai regulasi dan ketentuan yang ada. Sehingga, tuduhan terkait adanya permainan dalam pengadaan barjas di DKK Kudus tak beralasan.

“Semuanya sudah berjalan sesuai proses pengadaan barang dan jasa. Kan, tidak mungkin ada permainan apalagi itu by sistem,” ujar Andini saat dihubungi melalui sambungan telepon, Kamis (3/8/2023).

Saat disinggung bahwa yang disoroti oleh massa adalah proyek Puskesmas dan Puskesmas Pembantu (Pustu) yang pengerjaanya melalui dana bagi hasil cukai, Andini mengatakan, pada prinsipnya sampai saat ini pihaknya mengacu pada regulasi atau ketentuan yang ada.

Baca juga: Elemen Masyarakat Kudus Gelar Demo Minta Usut Kasus Dugaan Korupsi di Dinas Kesehatan

“Kami mengacu pada regulasi atau ketentuan yang ada. Karena semua proses kan juga butuh ada pertanggungjawabannya. Prinsipnya seperti itu,” jelasnya.

Diberitakan sebelumnya, Sebanyak 160 orang yang mengatasnamakan elemen masyarakat Kudus melakukan aksi di depan Pendopo Kabupaten Kudus, Kamis (3/8/2023). Mereka menyuarakan bahwa saat ini Kabupaten Kudus darurat Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).

Koordinator aksi Sururi Mujib mengatakan, aksi yang dilakukan untuk menyoroti persoalan pengadaan barang dan jasa di Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kudus, terutama di Dinas Kesehatan Kabupaten (DKK) yang penuh dengan permainan, salah satunya adalah penambahan syarat yakni surat dukungan (surduk) dari penyedia barang dan jasa di proses lelang.

Baca juga: Hartopo Tanggapi Dugaan Jual Beli Jabatan Direktur PDAM

Menurutnya, adanya penambahan surduk tersebut diduga sudah dikondisikan oleh calon pemenang tender proyek, sebab diduga pemenang proyek memberikan fee 15 persen.

Pengadaan barang dan jasa yang disoroti olehnya, antara lain, revitalisasi puskesmas dan Puskesmas Pembantu (Pustu) di Kabupaten Kudus. Pembangunan tersebut bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT).

“Alokasi dana bagi hasil cukai Kudus di DKK itu banyak, yakni 40 persen dari total Rp235  miliar. Jika kritik kita tak diindahkan kita akan lihat hasilnya, kita juga sudah lapor ke aparat penegak hukum (APH),” imbuhnya.

Editor: Ahmad Muhlisin

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

42,000FansSuka
13,322PengikutMengikuti
30,973PengikutMengikuti
135,000PelangganBerlangganan

TERPOPULER