31 C
Kudus
Rabu, Februari 28, 2024

Gugatan Pansel Perades Ditolak PN Kudus, Kuasa Hukum Unpad: ‘Urusan Selesai, Kok Bikin Gugatan’

BETANEWS.ID, KUDUS – Kuasa Hukum Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Padjajaran (Unpad), Andrian E Rompis, menyebut gugatan panitia seleksi (pansel) perangkat desa (perades) ke Pengadilan Negeri (PN) merupakan sesuatu yang sia-sia. Menurutnya, dalam kasus ini tidak akan didapatkan putusan siapa yang salah atau benar, karena hasilnya sudah selesai. Mau sampai ke Mahkamah Agung (MA) pun, putusannya pasti akan sama.

Andrian mengatakan, putusan sela PN Kudus yang menolak gugatan 40 pansel soal hasil tes seleksi perades sudah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, khususnya terkait pemilihan tempat penyelesaian sengketa yang harusnya di Sumedang, tempat Unpad berada.

Dalam tes seleksi perades, lanjut dia, pansel bertindak atas nama desa. Sementara objek perjanjiannya adalah seleksi perangkat desa. Kemudian ada pihak ketiga yaitu panitia pelaksana yang disepakati antara FISIP Unpad dan pansel.

Baca juga: Menangkan Gugatan, Kumpulan Ranking 1 Perades Kudus Minta Segera Dilantik

“Yang sengketa itu siapa? Kan gitu. (urusan) Panitia pelaksana dengan panitia seleksi sudah selesai, kok. Urusan sudah selesai hanya tinggal persoalan pelantikannya saja,” ungkap Andrian di Greens Bakery & Bistro Kudus, Rabu (16/8/2023).

“Pansel itu merasa bahwa kami panitia pelaksana melakukan tindakan wanprestasi terhadap perjanjian. Sehingga kemudian muncul gugatan,” sambung Andrian.

Menurutnya, perjanjian kerja tes perades itu ada batas akhirnya, yakni saat sudah ada pengumuman pemenang dan sudah ada berita acaranya. Makanya, ia mempertanyakan dasar gugatan yang dilakukan saat perjanjian dinyatakan selesai dan perangkat desa terpilih sudah bisa dilantik. Apalagi, Bupati Kudus, Hartopo, sampai mengeluarkan SK penundaan pelantikan perades dengan menunggu hasil di pengadilan.

“Logika kita mengatakan urusan sudah selesai. Perjanjiannya sudah selesai kok tiba-tiba bikin gugatan. Harusnya ketika hasilnya disampaikan, tolak. Baru di situ kita sengketa,” tegasnya.

Baca juga: Kumpulan Ranking 1 Perades Klaim Menangkan Gugatan, Hartopo: ‘Kami Belum Berani Beri Keputusan’

Dia menegaskan, dengan adanya putusan sela PN Kudus tersebut, perkara 26 dalam SK Bupati terkait penundaan pelantikan perades sudah selesai dan jelas. Namun, jika panesl mau bikin gugatan baru ke PN Sumedang, itu urusan lain.

“Apakah para pansel akan bersengketa lagi dan berbondong-bondong ke Sumedang, itu yang harus dipikirkan, karena tentunya biayanya besar. Selain itu, tentunya menguras tenaga dan waktu,” ungkapnya.

Belum lagi, kata dia, teman-teman dari gabungan rangking (Garank) 1 juga melakukan gugatan balik. Persoalannya, ketika pihak pansel kalah, apakah mereka (pansel) bersedia menanggung. Sebab itu nantinya tak bisa ditanggung oleh bupati atau pihak desa.

“Apakah mereka siap? Saya sih itu saja pertanyaanya. Kalau mau bikin gugatan baru monggo, tapi pasti akan ada rekonvensinya (gugatan balik),” imbuhnya.

Editor: Ahmad Muhlisin

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

42,000FansSuka
13,322PengikutMengikuti
6,574PengikutMengikuti
129,000PelangganBerlangganan

TERPOPULER