BETANEWS.ID, JEPARA – Salah satu poin yang ditekankan dalam aksi demo yang dikoordinir oleh Forum Komunikas Ormas dan LSM Jepara (FKOJ) di depan Kantor Bupati Jepara, pada Rabu (26/7/2023) yaitu menginginkan agar Sekretaris daerah (Sekda) Kabupaten Jepara, Edy Sudjatmiko mengundurkan diri atau diberhentikan dari jabatannya.
Kepada Betanews.id, Edy mengatakan bahwa poin tuntutan yang disampaikan dalam demo tersebut tidak memiliki kaitan dengan tuntutan dirinya harus mundur dari jabatan. Sehingga menurutnya, demo tersebut bisa jadi merupakan sebuah bentuk kegaduhan yang terjadi menjelang tahun politik di 2024 mendatang.
Baca Juga: Disebut Jadi ‘Matahari’ Saingan Bupati Jepara, Sekda: ‘Ada Apa Ini?’
“Saya kira, saya tidak bisa memprediksi, silahkan diperkirakan sendiri. Tapi sepemikiran saya itu korelasinya tidak ada. Kalau ujung-ujungnya seng penting setda mundur lah ada apa ini? Dan ini mungkin di wilayah lain belum ada,” tegasnya saat ditemui di Kantor Setda Jepara, Jumat (28/7/2023).
Lebih lanjut ia mengatakan bahwa jika memang demo tersebut terjadi karena menjelang tahun politik, ia mengatakan bahwa selama ini ia juga belum mengambil keputusan apapun dalam hal politik.
“Mungkin mungkin saja, tapi kan saya selama ini juga belum mengambil langkah politik kan, saya masih sebagai birokrasi dan saya juga melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya,” jawabnya.
Sementara saat ditanya apakah ada kemungkinan bahwa ia akan terjun dalam dunia politik, Edy mengatakan bahwa belum waktunya untuk ia mengambil keputusan tersebut.
“Kalau langkah politik kan pilihan, kalau misalkan ada langkah politik, ada pencalonan kan belum waktunya. Nah itu semua saya tapiskan bahwa saya belum mengambil langkah. Kenapa kemudian banyak orang yang mengatakan begini begitu, begini, begini. Itu kan dari rekayasa mereka, pihak luar mereka yang mungkin,” jelasnya.
Baca Juga: Kok Bisa Pemkab Jepara Anggarkan Dana Stunting Rp 111 M? Padahal Defisit Rp 81 M
Sehingga ia kemudian berpesan agar masyarakat mampu bersikap bijak dalam menyikapai berbagai informasi yang muncul menjelang terjadinya tahun politik.
“Tuntutan apapun kalau tidak rasional harus kita jernihkan. Masuk akal atau tidak, jangan sampai membuat polemik sendiri yang justru mengorbankan pemerintah daerah dan masyarakat,” pungkasnya.
Editor: Haikal Rosyada
