BETANEWS.ID, KUDUS – Sekitar 10 Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) lokal yang tergabung dalam Himpunan Lembaga Latihan Swasta Indonesia (HILLSI) untuk Dewan Pimpinan Cabang Kudus mengadu ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kudus. Mereka mengadu karena di tahun ini tak dilibatkan dalam pelatihan yang diselenggarakan oleh Dinas Tenaga Kerja Perindustrian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Dinaskerperinkop dan UKM) Kudus.
Penasihat HILLSI Kudus, Bimantoro Catur Putro mengatakan, kedatanganya ke menghadap ke DPRD dalam rangka silaturahmi dan memperkenalkan pengurus HILLSI Kudus yang baru saja dilantik. Selain itu, pihaknya menyampaikan keluhan karena di tahun 2023 belum dilibatkan dalam program pelatihan di Disnakerperinkop dan UKM.
“Padahal tahun-tahun sebelumnya kami selalu dilibatkan. Kami pun tak tahu alasanya, kenapa. Kami siap bersinergi dengan Disnaker Kudus,” ujar pria yang akrab disapa Anto’ kepada Betanews.id di halaman gedung DPRD Kudus, Selasa sore (30/5/2023).
Baca juga: DPRD Kudus Perjuangkan Lulusan Ponpes Bisa Lanjutkan Pendidikan Lebih Tinggi
Pemilik LPK Anto’ Rias Pengantin tersebut mengatakan, sebanyak 10 LPK tersebut terdiri dari berbagai jenis lembaga. Di antaranya, setir mobil, tata boga, tata busana, komputer, tata rias pengantin dan lainnya.
“Kami berharap seperti tahun-tahun sebelumnya, tetap dilibatkan sebagai mentor dalam pelatihan kerja oleh Disnakerperinkop dan UKM Kudus. Sebab kami itu LPK sudah ada ijin dari Dinas terkait,” harapnya.
Sementara itu ketua DPRD Masan mengatakan, mereka yang datang adalah pemilik LPK lokal Kudus berharap di tahun ini bisa dilibatkan lagi sebagai mentor dalam pelatihan kerja. Seperti yang selama ini mereka lakukan di tahun-tahun sebelumnya.
“Mereka tadi sampai bertanya apa salah dan dosanya kok tidak dicawe-cawe dalam program latihan kerja tahun ini. Begitu informasinya,” ujar Masan kepada Betanews.id usai audensi.
Masan pun meminta kepada dinas terkait, dalam hal ini Disnakerperinkop dan UKM Kabupaten Kudus untuk membuka komunikasi. Sebab mereka mengadu yang dilibatkan di pelatihan sebagai mentor justru LPK dari lain daerah.
“Ketika ada potensi lokal, seharusnya itu bisa dimaksimalkan. Seharusnya dinas terkait juga harus paham terkait hal tersebut,” tandasnya.
Baca juga: DPRD Kudus Soroti Persoalan Sampah Hingga Kecilnya Serapan Anggaran di Sidang Paripurna LKPJ 2022
Dia mengatakan, untuk Sumber Daya Manusia (SDM) mereka juga sangat mumpuni. Nyatanya, di tahun-tahun sebelumnya mereka juga terlibat dan berjalan baik.
“Kalau tahun ini mereka belum diajak untuk kerja sama jadi mentor pelatihan, saya tidak tahu apakah itu karena komunikasinya tidak ketemu atau ada hal lain yang menyumbat dari komunikasi tersebut. Yang jelas ketika yang dilibatkan sebagai mentor untuk pelatihan itu dari lain daerah, bagiku kurang pas,” imbuhnya.
Editor: Suwoko
