BETANEWS.ID, KUDUS – Ustaz dan ustazah pondok pesantren (Ponpes) di Kudus selama ini tak mendapatkan intensif atau tunjangan dari Pemerintah Kabupaten Kudus. Jumlahnya cukup banyak bahkan mencapai ribuan.
Hal itu diungkap oleh Kasi Pendidikan Diniyah dan Ponpes Kemenag Kudus, Sulthon saat rapat dengan Panitia Khusus (Pansus) I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kudus di ruang rapat Komisi B, Rabu (24/5/2023) terkait Penyelenggaraan Pondok Pesantren (Ponpes).
Dia mengatakan, di Kabupaten ada sekitar 170 ponpes yang terdaftar. Total keseluruhan, estimasi totalnya ada 200 ponpes di Kabupaten Kudus yang juga mendapatkan julukan Kota Santri.
Baca juga: Setelah Tahun Lalu Gagal, PKB Desak Perda Pesantren di Kudus Segera Disahkan Tahun Ini
“Dari jumlah ponpes tersebut ada sekitar 2 ribu ustaz dan ustazah yang mengajar puluhan ribu santri. Dari total 2 ribu ustaz dan ustazah tersebut hingga saat ini belum ada yang mendapat intesif dari Pemkab Kudus,” ujar Sulthon kepada Betanews.id.
Oleh karenanya, kata Sulthon, dalam rapat tersebut mengusulkan agar ribuan ustaz dan ustazah ponpes bisa masuk program Tunjangan Kesejahteraan Guru Swasta (TKGS). Tujuannya, agar seluruh ustaz ponpes di Kudus bisa mendapatkan intensif dari Pemkab.
“Jika, selama ini guru swasta di TPQ (Taman Pendidikan Al-Qur’an), Madrasah Diniyyah bisa masuk dalam TKGS, kenapa ustaz di Ponpes tidak?” Tanyanya.
Dia pun berharap, aspirasinya dapat ditampung oleh para dewan agar masuk dalam pasal di Ranperda Fasilitasi Pondok Pesantren.Hal ini supaya hak-hak ponpes sama dengan lembaga pendidikan yang lain, terutama dalam kesejahteraan penyelenggaranya.
