31 C
Kudus
Minggu, November 27, 2022
BerandaKUDUSSetelah Tahun Lalu...

Setelah Tahun Lalu Gagal, PKB Desak Perda Pesantren di Kudus Segera Disahkan Tahun Ini

BETANEWS.ID, KUDUS – Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kabupaten Kudus dorong agar Peraturan Daerah (Perda) Pesantren segera dibahas dan disahkan tahun ini. Pasalnya Perda Pesantren sangat penting untuk Kabupaten Kudus yang memiliki sebutan Kota Santri.

Hal itu dikatakan oleh Ketua Fraksi PKB Ali Ihsan saat ditemui di kantor DPRD Kudus, belum lama ini. Dia mengatakan, di Kudus terdapat kurang lebih 300 pondok pesantren besar maupun kecil. Sehingga mestinya sudah mempunyai Perda Pesantren.

“Kami Fraksi PKB sudah mendorong lama sekali agar Kudus punya Perda Pesantren. Tentunya hal itu akan kami kawal terus agar segera disahkan,” ujar Ali Ihsan.

Ketua Komisi D DPRD Kudus Ali Ihsan. Foto: Rabu Sipan
- Ads Banner -

Baca juga: Fraksi PKB DPRD Kudus Serahkan Draf Usulan Ranperda Inisiatif Tentang Pesantren

Ketika ada Program Legislasi Daerah (Prolegda) beberapa waktu lalu, pihaknya mengaku telah minta Perda Pesantren untuk diprioritaskan untuk masuk dalam pembahasan. Setelah muncul dalam Prolegda, maka selanjutnya akan dibentuk Panitia Khusus (Pansus) Pesantren.

“Targetnya kami ini masuk Prolegda dulu, setelah itu membentun Pansus,” jelas pria yang juga menjabat sebagai Ketua Komisi D DPRD Kudus tersebut.

Dalam pembahasan Perda Pesantren nanti, pihaknya juga ingin melibatkan pihak pesantren, baik itu para tokoh kiai dan para pemangku pesantren. Tujuannya agar tiap pasal nantinya bisa sesuai harapan bersama.

Baca juga: Lewat Perda Pesantren, Pemprov Jateng Ingin Tertibkan Legalitas Pesantren

Perlu diketahui, Fraksi PKB Kudus telah mengusulkan draf Ranperda Inisiatif tentang pesantren pada 2021 lalu. Namun, proses terwujudnya Perda Pesantren tersebut kini masih jalan di tempat. DPRD Kudus menilai perda inisiatif dari PKB itu belum bisa masuk prioritas.

Hingga kini, Fraksi PKB Kudus terus mendesak kepada pihak-pihak terkait agar Ranperda Pesantren bisa segera masuk dalam prioritas pembahasan. Menurut PKB, Perda Pesantren sangat dibutuhkan, karena akan mengatur penganggaran honor atau gaji bagi para guru pengajar di pesantren.

Selain itu, Perda Pesantren juga akan mengatur ijazah kelulusan pesantren agar memiliki kesetaraan dengan lembaga pendidikan formal lainnya.

Editor: Suwoko

LIPSUS 15 - Ketoprak Pati Pantang Mati

LIPUTAN KHUSUS

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

33,301FansSuka
15,628PengikutMengikuti
4,335PengikutMengikuti
97,028PelangganBerlangganan

Berita Terpopuler