31 C
Kudus
Kamis, Februari 22, 2024

Panitia Seleksi Perades di Kudus Berpotensi Digugat 2 Kubu Peserta

BETANEWS.ID, KUDUS – Panitia Seleksi pengisian perangkat desa (Perades) tingkat desa berpotensi digugat ke pengadilan oleh dua kubu peserta, terutama yang bekerja sama dengan Universitas Padjadjaran (Unpad) Bandung.

Wakil Ketua Lembaga Bantuan Hukum (LBH) GP Ansor Kabupaten Kudus, Yusuf Istanto, mengatakan, keputusan lanjut tidaknya proses pengisian perangkat desa adalah mutlak kewenangan panitia desa. Namun, perlu diingat, apapun langkah yang diambil oleh panitia desa dan pemerintah desa tentu saja akan mempunyai konsekuensi hukum dan tak lepas dari gugatan.

Yusuf menjelaskan, jika panitia desa melanjutkan proses seleksi Perades ke tahap selanjutnya, tentu akan digugat oleh para peserta yang merasa dirugikan. Acuannya karena tes Computer Assisted Test (CAT) tak sesuai regulasi. Tidak hanya Perjanjian Kerja Sama (PKS)nya tapi juga ada pelanggaran hukumnya.

Baca juga: Gabungan Ranking 1 Ancam Gugat Tes Ulang Seleksi Perades

Penyelenggaraan tes Perades itu tak sesuai dengan Perbup Kudus nomor 31 tahun 2017 juncto Perbup Kudus nomor 36 tahun 2018 dan pelanggaran terhadap petunjuk teknis (Juknis) 141/197 tahun 2022 tentang pelaksanaan ujian penyaringan perangkat desa dan sekertaris desa (Sekdes).

“Nah, itu sudah dilanggar. Jadi pelanggaran tidak hanya konteks hukum perdata tapi sudah ada pelanggaran hukum Perbup,” tegasnya saat dihubungi betanews.id, Sabtu (25/2/2023).

Atas dasar tersebut, lanjut Yusuf, panitia desa bisa mengambil keputusan untuk melakukan ujian ulang, dan itu sah saja. Begitu juga sebaliknya, dengan berdasarkan klarifikasi tertulis dari pihak Unpad, panitia desa juga punya kewenangan untuk melanjutkan ke tahap selanjutnya.

Baca juga: DPRD Kudus dan Panitia Sepakat Tes Seleksi Perades Diulang, Tapi…

“Itu juga sah-sah saja. Namun apapun langkah yang diambil oleh panitia desa akan berpotensi digugat oleh dua kubu peserta. Tinggal mau yang mana? Bahkan, masing-masing kubu peserta sudah menyiapkan tim pengacara,” beber Yusuf.

Yusuf mengansumsikan, misal peraih nilai tertinggi ada 100 orang dan mereka iuran per orang Rp1 juta, uang yang terkumpul ada Rp100 juta. Jumlah uang tersebut sudah bisa untuk menyewa pengacara.

“Begitu juga, peserta yang dirugikan juga akan melakukan gugatan. Baik secara perbuatan hukum di PN (Pengadilan Negeri) maupun gugatan untuk membatalkan keputusan dari panitia desa. Itu boleh dan itu sah,” tegasnya.

Editor: Ahmad Muhlisin

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

42,000FansSuka
13,322PengikutMengikuti
6,574PengikutMengikuti
129,000PelangganBerlangganan

TERPOPULER