31 C
Kudus
Sabtu, Februari 4, 2023
BerandaKUDUSSeratusan Kades di...

Seratusan Kades di Kudus Ikut Demo ke DPR RI, Tuntut Masa Jabatan 9 Tahun dan Tak Ada Periodisasi

BETANEWS.ID, KUDUS – Seratusan kepala desa (Kades) di Kabupaten Kudus akan pergi ke Jakarta untuk mengikuti demontrasi di dan Audensi Nasional dengan Dewan Perwakilan Rakyar (DPR) Republik Indonesia (RI). Dalam aksi itu mereka akan menuntuk adanya revisi Undang-Undang (UU) Desa nomor 6 tahun 2014.

Koordinator Kades Kecamatan Kudus Alex Fahmi menjelaskan, aksi yang diikuti kades dari seluruh Indonesia itu menuntut pengembalian kedaulatan desa yang terbelenggu sejak adanya UU tersebut. Contoh sederhananya, pengisian perangkat desa jelas sepenuhnya kewenangan desa. Namun, nyatanya selama ini tak sepenuhnya jadi kewenangan kepala desa.

“Masih ada pihak-pihak yang mengintervensi terkait pengisian perangkat desa. Jadi di sini kedaulatan desa diintervensi,” tegasya ketika dihubungi melalui sambungan telepon, Senin (16/1/2023).

Baca juga: Antisipasi Penyelewengan Dana Desa, Kajari Kudus Buka Layanan Konsultasi

Tuntutan lain yang akan disampaikan adalah masa jabatan kepala desa jadi sembilan tahun dan tak ada periodisasi. Menurutnya, masa jabatan yang panjang itu dibutuhkan agar kades bisa menjalankan program-programnya hingga selesai. Tidak seperti saat ini yang hanya enam tahun yang dirasa belum cukup untuk menuntaskan semua program kerja para kepala desa.

“Jadi tidak semata-mata menuntut masa jabatan lebih lama. Namun, ini untuk program kerja kades terpilih yang tentu akan berdampak pada pembangunan desa,” ungkapnya.

Baca juga: Desa Wisata di Kudus Terdampak Banjir, Jumlah Kunjungan Wisatawan Tak Capai Target

Terkait tak adanya periodesasi terhadap jabatan kades, kata dia, hal itu agar kades yang baik yang disukai warganya bisa mencalonkan diri terus tanpa dibatasi dengan periode. Menurutnya, masyarakat sekarang sudah pintar, ketika kades itu berperilaku buruk otomatis tidak akan dipilih di calonannya yang kedua.

“Jadi biarlah masyarakat yang menentukan. Jika kades itu baik dan dicintai warganya biarlah dia nyalon terus, begitu juga sebaliknya. Ketika kades itu perilakunya buruk, biarlah masyarakat yang menentukan dengan tidak memilihnya di pemilihan berikutnya. Masyarakat kita sudah cerdas,” tandasnya.

Editor: Ahmad Muhlisin

LIPUTAN KHUSUS

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

33,383FansSuka
13,322PengikutMengikuti
4,336PengikutMengikuti
100,000PelangganBerlangganan

Berita Terpopuler