BETANEWS.ID, SOLO – Presiden Joko Widodo (Jokowi) secara resmi mengumumkan penyesuaia harga Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi, hingga non subsidi pada Sabtu (3/9/2022) pekan lalu. Naiknya harga BBM itu juga mendapatkan banyak penolakan dari masyarakat.
Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Sebelas Maret (UNS) Solo, Lukman Hakim mengatakan, kenaikan harga BBM merupakan suatu hal yang tidak bisa dihindari. Namun, dia menilai keputusan tersebut dilakukan pada waktu yang tidak tepat. Apalagi, Pemerintah tidak memiliki kebijakan publik yang tertata, serta terkesan terburu-buru dalam menaikkan harga BBM.
“Kenaikannya jangan terlalu tinggi. Seharusnya harga tidak langsung dinaikkan sebanyak itu, melainkan bertahap. Atau ada angka tengah agar masyarakat yang terdampak tidak keberatan dengan kenaikan harga BBM yang diikuti dengan kenaikan harga komoditas lain,” ujar Lukman, Selasa (6/9/2022).
Baca juga: 63 Ribu Warga Solo dapat BLT BBM dari Pemerintah Pusat, Disalurkan Mulai Hari Ini
Menurut Lukman, seharusnya pemerintah sudah lebih kreatif dalam membuat kebijakan publik, seperti menyusun kebijakan tanpa membuat masyarakat menjadi terbebani.
“Pemerintah harus lebih kreatif dalam membuat kebijakan publik. Juga membuat kebijakan publik yang sifatnya terintegrasi dengan kebijakan yang sudah ada. Jangan sampai kebijakan publik yang sudah dikeluarkan justru membebani masyarakat,” kata Lukman.
Lukman memberikan contoh, saat pemerintah mengeluarkan kebijakan peralihan dari Premium ke Pertalite secara bertahap, saat itu pemerintah juga mengedukasi masyarakat untuk beralih dari BBM nilai oktan Research Octane Number (RON) 88 atau Premium ke BBM RON 90 atau Pertalite untuk mengurangi masalah polusi.
Baca juga: Imbas Kenaikan BBM, Sopir Truk di Solo Minta Tarif Jasa Angkut Naik 20 Persen
Usaha tersebut juga memberikan dampak yang positif. Secara perlahan, masyarakat dengan sukarela memilih untuk menggunakan Pertalite yang selisih harganya tidak terlalu banyak.
Dengan demikian, menurut Lukman, pemerintah harus memiliki kebijakan publik yang lebih tertata sebelum memutuskan menaikkan harga BBM tersebut. Selain itu, strategi yang digunakan pada saat peralihan dari Premium ke Pertalite juga bisa kembali digunakan.
Editor: Ahmad Muhlisin
