BETANEWS.ID, SOLO – Pemerintah Kota (Pemkot) Solo mengultimatum Aparatur Sipil Negara (ASN) yang belum vaksin booster tidak akan menerima Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP). Ketentuan tersebut sesuai dengan Surat Edaran (SE) nomor KS.00.23/2348/2022 tentang Percepatan Vaksinasi Covid-19 terhadap Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kota Solo.
Dalam SE tersebut, bagi perangkat daerah /UOBK yang belum semua pegawainya mengikuti vaksinasi Covid-19, maka akan ditunda pencairan TPP pada Juli di Perangkat Daerah/UOBK secara keselurahan.
Kepala Badan Kepegawaian Pelatihan dan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Pemkot Solo Dwi Ariyatno menjelaskan, jika jumlah pegawai negeri tersebut kurang dari 100, namun sesuai ketentuannya bahwa ketika ada satu pegawai yang belum tervaksin maka akan dianggap sebagai penghambat.
Baca juga: Ketua Omsbudman RI Sebut Mal Pelayanan Publik Solo Kurang Efektif
“Seperti di tempat saya dari 58 pegawai ada 1 yang KIPI berat dan dia mendapatkan surat dari dokter untuk ditunda vaksinnya,” jelas Dwi ketika dijumpai di Balai Kota Solo, Selasa (19/7/2022).
Kendati demikian, Dwi menjelaskan, penundaan TPP itu tidak berlaku bagi pegawai yang belum memiliki kondisi tertentu sehingga belum dapat divaksin. Namun, toleransi tersebut harus dibuktikan dengan surat keterangan dari dokter.
“Ada toleransi dengan kondisi seperti itu. Tapi tetap dicek kondisi kesehatan untuk siap mendapatkan vaksin,” terangnya.
Dwi juga menegaskan bahwa ketentuan tersebut hanya menunda pencairan TPP bukan menghilangkan. Menurutya, TPP akan dapat dicairkan ketika pegawai tersebut sudah melengkapi syarat-syarat sesuai ketentuan.
“Untuk proses verifikasi dilakukan oleh dinas kesehatan. Pasca verifikasi prosesnya masuk ke sistem saya. Kalau sudah ada laporan dan persetujuan dari Bu Ning (Kepala Dinas Kesehatan Kota Solo) maka akan jadi lampiran bagian dari persyaratan,” paparnya.
Dwi menyebut, beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tang sudah 100 persen pegawainya mendapat vaksin booster adalah Kesbangpol, Bappeda, dan BKPSDM. Sedangkan yang belum, di antaranya DKK dan Dinas Pendidikan.
Baca juga: Gibran Akan Tindak Tegas Oknum yang Jual Tanah Milik Pemkot Secara Ilegal di Kawasan Bong Mojo
Sementara itu, Kepala DKK Solo Siti Wahyuningsih menyebut, jumlah pegawai di tiap-tiap OPD di lingkungan Pemerintah Kota Solo yang belum tervaksin saat ini sudah semakin berkurang.
“Jadi kemarin dari data yang masuk ke kami itu ada sekitar 100-an. Begitu kita cek kemudian langsung kita infokan ke OPD untuk segera melengkapi,” kata Siti.
Termasuk salah satu OPD yang pegawainya belum 100 persen tervaksin, Siti menjelaskan bahwa sejumlah pegawainya memiliki kondisi kesehatan yang tidak memungkinkan untuk segera mendapatkan vaksin.
“Kemarin bahkan ada yang baru vaksin dosis pertama. Di tempat saya sendiri ada yang belum vaksin alasannya takut. la itu tanggung jawab kepalanya bagaimana caranya, akhirnya dia mau vaksin,” bebernya.
Siti menambahkan, saat ini capaian vaksinasi booster di Kota Solo baru 58,9 persen atau 245.692 orang. Jika dibandingkan dengan vaksinasi dosis pertama dan kedua, Siti menyebut antusiasme warga untuk vaksin booster saat ini semakin menurun.
Editor: Ahmad Muhlisin
