BETANEWS.ID, SEMARANG – Ratusan driver online melakukan aksi demonstrasi di depan Kantor Gubernur Jawa Tengah, Senin (7/3/2022).
Humas Asosiasi Driver Online (ADO) Jateng, Astrid Jovanka mengatakan, aksi demonstrasi tersebut menuntut soal penyesuaian tarif driver online.
“Driver online banyak yang mengeluh. Penyesuaian itu tak adil bagi driver,”jelasnya saat ditemui di depan Kantor Gubernur Jateng.
Baca juga : Ribuan Buruh FSPMI Jateng Lakukan Aksi Penghentian Mesin, Buntut Putusan Ganjar Soal UMK
Menurutnya, setiap tahun pihak aplikator membuat kebijakan yang dia anggap merugikan para driver. Salah satu kebijakan yang tak pro dengan driver adalah penyesuaian tarif.
“Sekarang jadi Rp 6 ribu setiap kilometer, sebelumnya sekitar Rp 7 ribu per kilometer,” ujarnya.
Dengan adanya penyesuaian tersebut, para driver merasa dirugikan. Selain itu, driver online juga merasa dianggap sebelah mata oleh pihak aplikator.
“Padahal mereka bisa duduk nyaman di kantor itu karena keringat kita,” katanya.
Selain penyesuaian tarif, driver online juga meminta pihak aplikator untuk turut bertanggung terhadap kesehatan driver online yang ada di lapangan.
“Driver ojol termasuk buruh harian lepas, yang di dalam UU Ketenagakerjaan juga ikut diatur,”ujarnya.
Dalam orasinya, mereka juga meminta dari Pemerintah Daerah Jawa Tengah bisa lebih memperhatikan nasib Pejuang Online ( Driver Online ).
Kemudian meminta Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo merumuskan Peraturan Daerah terkait Penyesuaian Tarif yang saat ini tidak sesuai dari 4 aplikator dan di anggap sangat merugikan Driver Online.
Baca juga : Buruh di Jateng Ancam Mogok Kerja, Matikan Mesin Pabrik Selama Tiga Hari jika Tuntutan Tak Dipenuhi
Mereka juga menuntut Ganjar Pranowo dan Pemerintah Daerah Jawa Tengah bisa lebih memperhatikan Kesejahteraan, Kenyamanan, Keamanan warga yang berprofesi sebagai Driver Online karena saat Ini masih sangat minimal di terima.
Selain itu mereka meminta pihak Disnakertrans Daerah Jawa Tengah bisa masuk andil dalam hai ini mengenai BPJS Ketenagakerjaan Driver Online karena mereka menilai juga termasuk buruh harian lepas yang ada di UU Ketenagakerjaan.
Editor : Kholistiono
