31 C
Kudus
Kamis, Februari 22, 2024

APBD Gunakan Perkada, Pemkab Kudus Jalankan Program Prioritas

BETANEWS.ID, KUDUS – Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan Kabupaten Kudus Tahun 2021 akhirnya harus ditetapkan melalui Peraturan Kepala Daerah (Perkada).

Keputusan tersebut menyusul hasil konsultasi Bupati Kudus Hartopo bersama TAPD ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) sebagai buntut keterlambatan pengesahan APBD Perubahan 2021.

Seharusnya, sesuai Permendagri Nomor 26 Tahun 2021, bahwa Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang APBD Perubahan dilakukan paling lambat tiga bulan sebelum berakhir tahun anggaran atau 30 September 2021.

Baca juga : Melebihi Batas Waktu, APBD Perubahan Kudus 2021 Akhirnya Disahkan Lewat Perkada

Namun, Rancangan APBD Perubahan diserahkan Pemkab Kudus ke DPRD melebihi batas itu. Sehingga baru bisa disahkan bersama 19 Oktober. Atas keterlambatan tersebut, sempat menjadi perdebatan saat pembahasan di DPRD. Akhirnya mendapat penolakan evaluasi dari gubernur.

Dengan telah ditetapkannya APBD Perubahan melalui Perkada, berakibat tidak semua program kegiatan yang sudah dihasilkan dalam pembahasan bisa dijalankan semua.

Namun, program-program yang dinilai masuk dalam skala prioritas masih bisa tetap dijalankan.

Bupati Kudus Hartopo mengatakan, program-program yang dinilai masuk dalam skala prioritas di antaranya, program BLT bagi buruh rokok, pembayaran listrik yang ditanggung pemkab hingga pembayaran gaji tenaga outsourcing.

Termasuk pembangunan pasca-bencana yang pernah melanda Kudus beberapa pekan lalu. Mulai dari pemeliharaan jalan dan tanggul. Begitupun perbaikan untuk sekolah-sekolah rusak, diharapkan bisa terealisasi tahun ini.

Pihaknya pun tidak menutup kemungkinan semua rancangan yang sebelumnya diajukan bisa juga terserap anggaran.

“Yang lain, usulan dari dinas kalau itu memang urgen dan harus dilakukan sekarang, ya monggo. Ya, tinggal ini kemarin kita suruh mengumpulkan terkait dengan rapat koordinasi,” kata Hartopo, Jumat (12/11/2021).

Lebih lanjut, Hartopo mengungkapkan, bagi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kudus yang ingin mengajukan permohonan bisa segera diserahkan. Di dalam laporan kegiatan yang diajukan, Hartopo meminta disertai dengan argumentasi jelas.

“Kalau itu kegiatan fisik harus ada RAB-nya, fotonya. Kalau itu memang dianggap urgen,” lanjutnya.

Sementara untuk anggaran yang sebelumnya dianggarkan untuk kegiatan dalam Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Kudus, Hartopo belum bisa memberikan penjelasan. Bila memang harus, pihak KONI Kudus diminta Hartopo untuk membuat kajian tentang pentingnya dana KONI harus dimunculkan sekarang atau nanti.

Baca juga : Sempat Ditolak Anggota DPRD, APBD Perubahan 2021 Kudus Resmi Disahkan

“Kalau memang itu memang perlu harus sekarang untuk pembayaran pemain atau pelatih, atau ada pendidikan dan latihan kemarin ya monggo, dipersilakan,” ungkapnya.

Semua rancangan anggaran ini diharapkan Hartopo bisa dilakukan tahun ini. Bila memang waktunya mencukupi.

“Bisa kalau memang waktunya itu mencukupi. Paling nggak kita harus terukur lah, jangan asal ini bisa dikerjakan, tapi tidak bisa terealisasi untuk di akhir tahun ini,” tegasnya.

Editor : Kholistiono

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

42,000FansSuka
13,322PengikutMengikuti
6,574PengikutMengikuti
129,000PelangganBerlangganan

TERPOPULER