BETANEWS.ID, KUDUS – Anggaran untuk pembangunan gedung Mal Pelayanan Publik (MPP) Kabupaten Kudus kembali terkena refocusing. Jika awalnya gedung MMP direncanakan tiga lantai, namun karena terkena refocusing, akan dibangun dua lantai dulu.
Pembangunan gedung dua lantai itupun, anggarannya juga terkena refocusing lagi. Yang awalnya direncanakan mendapatkan alokasi anggaran Rp 11,5 miliar, kini karena ada refocusing tinggal Rp 9,4 miliar.
Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Kudus Revli Subekti mengatakan, dengan adanya refocusing tersebut, untuk pengadaan genset dan lift akan ditidakan terlebih dahulu dalam pembangunan gedung tersebut.
Baca juga : Pemkab Kudus Andalkan DAK dan Bankeu untuk Pembangunan Infrastruktur
“Terkait sarana prasarana, rencana MPP terdiri dari tiga lantai. Karena keterbatasan anggaran, kita bangun dua lantai. Karena kena refocusing lagi, kita mengurangi genset sama lift kita tinggal dulu. Kita anggarkan di tahun berikutnya,” kata Revli saat ditemui di ruangannya, Rabu (07/7/2021).
Untuk saat ini, kata Revli, pembangunan gedung MPP tersebut sudah mulai memasuki tahapan lelang konstruksi bangunan. Harapannya, proses lelang ini bisa diselesaikan secara simultan, baik konstruksi maupun interior seperti sarana dan prasana. Ia juga berharap, proses ini bisa selesai dalam waktu 135 hari atau sekitar 4,5 bulan.
“Harapannya di pertengah Bulan Desember sudah bisa kita resmikan. Tapi itu rencana, semua wallahu a’lam,” ungkapnya.
Di dalam gedung MPP itu nantinya, ada 24 tempat yang disiapkan. Namun hanya sekitar 21 tempat di antaranya akan disewakan kepada penyewa. Sebab, Revli memastikan akan ada beberapa organisasi perangkat daerah (OPD) yang akan menggunakan dua tempat.
Satu tempat yang disiapkan, lanjut Revli, berukuran 3×2 meter, dengan sasaran para stakeholder yang berada di lingkup Kabupaten Kudus. Mulai dari OPD, kementerian, Lembaga BUMN, BUMD, tokoh masyarakat, akademisi, LSM, maupun pihak swasta lainnya.
Baca juga : APBD Kudus Direfocusing untuk Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi
“Tapi swasta yang mau bergabung belum ada respon. Harapan kami ada seperti Konsultan yang tergabung dalam lembaga resminya,” ungkapnya.
Pihaknya pun mulai mengumpulkan para stakeholder yang dimaksud, demi memperoleh masukan terkait dengan layanan yang nanti akan diberikan kepada masyarakat dan pelaku usaha. Pihaknya berharap dengan adanya masukan, bisa lebih menyempurnakan pelaksanaan penyelenggaraan pelayanan publik di MPP nantinya.
Editor : Kholistiono
