BETANEWS.ID, KUDUS – Plt Bupati Kudus HM Hartopo meminta agar operasi masker dan penerapan protokol kesehatan Covid-19 dilaksanakan sampai ke desa-desa. Dirinya sudah menginstruksikan kepada sembilan camat di Kudus agar melakukan operasi dan edukasi terkait razia tersebut.
Menurutnya, penerapan Peraturan Bupati (Perbup) nomor 41 tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Covid-19 harus diaplikasikan di kawasan pedesaan maupun perkotaan.
“Saya sudah intruksikan semua ke camat-camat. Edukasi terus,” tuturnya saat ditemui pada kegiatan pelatihan pemulasaraan jenazah di kantor BPBD Kudus, Kamis (10/9/2020).
Baca juga: Soal Sanksi Masuk Kamar Mayat, Hartopo: ‘Itu Wacana, Karena Denda Tak Bikin Jera’
Menurut Hartopo, Perbup yang ditekennya sudah sesuai dengan Intruksi Presiden nomor 6 tahun 2020 tentang peningkatan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian Covid-19. Maka dari itu, dirinya meminta masyarakat agar mematuhi protokol kesehatan agar penyebaran Covid-19 bisa dikendalikan.
“Nanti Camat bersama Satpol PP dibackup oleh TNI dan Polri,” terangnya.
Hartopo mengakui jika pelanggar protokol kesehatan masih tinggi. Makanya, dia kemudian meminta para camat melakukan operasi ke desa-desa. Secara teknis, nantinya akan didampingi kepala desa.
“Di desa-desa, di kampung-kampung. Nanti didampingi kepala desa,” tuturnya.
Dirinya mengakui, masyarakat dengan petugas memang selalu kucing-kucingan. Nantinya, entah berjalan atau tidak, yang terpenting dirinya selalu mendapatkan laporan setiap hari dari camat terkait kondisi protokol kesehatan di desa-desa.
“Laporan setiap hari dari Pak Camat masuk terus. Terutama tentang protokol kesehatan,” jelasnya.
Baca juga: Pemkab Kudus Kantongi Rp 11,2 Juta dari Razia Masker Hanya Dalam 10 Hari
Selanjutnya, para camat juga diminta untuk memberikan pemahaman tentang penerapan protokol kesehatan yang benar. Dengan kesadaran bersama, penyebaran Covid-19 bisa dikendalikan dengan baik.
Terkait pernah adanya petugas yang membubarkan acara pernikahan, menurut Hartopo karena penerapan protokol kesehatan tidak baik. Sebenarnya, dirinya tidak melarang adanya kegiatan pernikahan dan kesenian, tapi harus tetap memperhatikan protokol kesehatan Covid-19.
“Kita tidak melarang. Tapi membolehkan. Mereka mainnya gas saja, remnya blong. Saya hanya ingin masyarakat dengan pemerintah seimbang. Antara kesehatan dengan ekonomi sama-sama jalan,” tutupnya.
Editor: Ahmad Muhlisin
