31 C
Kudus
Sabtu, Desember 3, 2022
BerandaKUDUSDewan Minta Pondok...

Dewan Minta Pondok Pesantren Buat RKB Alat Kesehatan

BETANEWS.ID, KUDUS – Komisi D Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kudus meminta pondok pesantren untuk membuat Rencana Kegiatan Belanja (RKB). Permintaan tersebut seiring dengan persiapan new normal atau kenormalan baru yang akan diterapkan di pondok pesantren.

Ketua Komisi D DPRD Kudus Mukhasiron menuturkan, RKB dimaksudkan yakni data kebutuhan alat kesehatan yang diajukan oleh pondok pesantren. Nantinya, daftar tersebut akan diberikan kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kudus untuk ditindaklanjuti.

“Hari ini (kemarin) kami kumpulkan perwakilan pondok pesantren sejumlah 115 pondok di Kudus. Hasil rapat di antaranya, pondok pesantren membuat RKB untuk menghadapi new normal,” tuturnya usai rapat di Kantor DPRD Kudus, Senin (16/6/2020).

- Ads Banner -

Baca juga : Gus Yasin Minta Pesantren Buat Satgas Jaga Santri

Dalam RKB ini, lanjut Mukhasiron, bantuan yang diberikan Pemkab Kudus bukan berupa uang, melainkan alat kesehatan. Di antaranya, masker, face shield, hand sanitizer dan wastafel portable. Nantinya, bantuan berupa hibah yang bersumber dari dana tidak terduga.

“Dana tidak terduga kita untuk penanggulangan Covid-19 masih banyak, sekitar Rp 147 miliar. Selama presiden belum mengumumkan pandemi berakhir, dana masih bisa digunakan,” jelasnya.

Mukhasiron menceritakan, asal mula tercetusnya RKB pesantren yakni dari hasil tindak lanjut rapat koordinasi yang dilakukan antara Komisi D DPRD Kudus dengan Dinas Kesehatan Kabupaten (DKK) Kudus dan Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kudus (BPPKAD).

Menurutnya, yang akan menjadi leading sector yakni Bagian Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Kudus.

“Leading sectornya nanti dari Kesra. Pengadaan barangnya juga dari Kesra. Namun Kesra nanti tetap komunikasi dengan DKK untuk spek alksenya,” tuturnya.

Secara teknis, Mukhasiron menjelaskan, pondok pesantren akan menyerahkan data RKB kepada Rabithah Ma’ahid Islamiyah (RMI). Nantinya RMI bersama Kemenag dan Kesra akan melakukan verifikasi dan validasi.

“Kesra bersama Kemenag dan RMI akan melakukan verifikasi apakah usulan pesantren sesuai dengan kebutuhan atau tidak,” tuturnya.

Baca juga : Dewan Sebut Pemkab Kudus Masih Banyak PR Soal Persiapan New Normal di Pesantren

Setelah data rampung, inspektorat akan melakukan review tentang tingkat kelayakan bantuan hibah. Selanjutnya, Bupati Kudus akan membuat surat keputusan (SK) mengenai bantuan hibah sarana kesehatan kepada pesantren.

“Karena bantuan ini sifatnya hibah, pesantren tidak perlu membuat SPj (Surat Pertanggungjawaban). Cukup surat serah terima barang dan dokumen,” jelasnya.

Pihaknya belum bisa memprediksi berapa anggaran dana belanja yang akan dikeluarkan. Karena menurutnya, RKB masih belum disetorkan oleh pihak pesantren.

“Belum bisa ditotal karena belum tahu RKB-nya. Setelah direkap baru tahu pondok ini dapat sekian. Dimungkinkan setiap pondok akan berbeda. Sesuai dengan jumlah santrinya,” tutupnya.

Editor : Kholistiono

Imam Arwindra
Imam Arwindrahttps://betanews.id
Jurnalis Beta Media yang sejak awal ikut terlibat dalam pembentukan Seputarkudus.com, cikal bakal Betanews.id.

LIPSUS 15 - Ketoprak Pati Pantang Mati

LIPUTAN KHUSUS

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

33,301FansSuka
15,628PengikutMengikuti
4,336PengikutMengikuti
97,028PelangganBerlangganan

Berita Terpopuler