BETANEWS.ID, JEPARA – Kabupaten Jepara meraih penghargaan sebagai daerah pengendali inflasi terbaik di Indonesia. Penyerahan penghargaan dilakukan di Gedung Sasana Bhakti Praja Kemendagri yang dipimpin langsung oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Senin (31/07/2023), bersamaan dengan acara Rakor Pengendalian Inflasi Tahun 2023.
Atas prestasi itu, Jepara bersama 29 kabupaten/kota lain se-Indenesia, mendapat insentif fiskal dari Menteri Keuangan Sri Mulyani sebesar Rp9,6 miliar itu. Penghargaan tersebut diterima langsung oleh Penjabat Bupati Jepara Edy Supriyanta, sebagai Ketua Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Kabupaten Jepara.
Ketua Pelaksana Harian Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Kabupaten Jepara, Edy Sujatmiko mengaku bersyukur atas prestasi tersebut. Apalagi dari 33 pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota yang menerima penghargaan tersebut, Kabupaten Jepara merupakan satu-satunya dari Jawa Tengah.
Baca juga: Genjot PAD, Pemkab Jepara Bakal Godok Usulan Kenaikan NJOP
“Artinya, upaya pengendalian inflasi kita pada periode 1 tahun 2023, yaitu periode bulan Januari – Maret dinilai berhasil oleh pemerintah,” katanya, Selasa, (1/8/2023).
Edy Sujatmiko menyampaikan bahwa terdapat belasan langkah yang dilakukan oleh tim TPID Kabupaten Jepara sehingga berhasil menjadi salah satu pengendali inflasi terbaik di Indonesia.
“Karena TPID itu terdiri dari berbagai perangkat daerah, kami bagi tugasnya berdasar tupoksi perangkat daerah,” katanya.
Ia menyebut, salah satu kuncinya adalah memotong jalur distribusi barang kebutuhan pokok masyarakat (kepokmas), sehingga distribusi dan harganya stabil. Menurutnya, salah satu yang menjadi atensi pemerintah pusat dalam pengendalian inflasi adalah kerja sama antardaerah. Pada kebijakan ini, anggota TPID Kabupaten Jepara diarahkan supaya tidak hanya mengejar kerja sama dalam bentuk menjual produk ke luar daerah.
Baca juga: Terancam Krisis Pengukir, Anggota DPRD Jepara Minta Pemkab Sejahterakan Pengukir dan Anaknya
“Banyak yang tidak menyadari, bahwa mendatangkan kepokmas dari luar daerah atau produsen langsungnya, itu berarti memotong jalur distribusi. Itu menjadikan warga bisa membeli kepokmas dengan harga murah. Jadi jangan hanya mengejar KAD (kerja sama antardaerah -red) yang berbentuk penjualan barang ke daerah lain,” ujarnya.
Ia sering menekankan pentingnya menginventarisasi produsen kepokmas seperti telur. Mulai dari kapasitas produksinya hingga jalur pemasarannya. Kepada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, ia menekankan agar dilakukan pendekatan ke produsen supaya dijual di Jepara. Menurutnya, kepokmas seperti telur, beras, hingga bawang dan cabai kerap memberi andil terbesar dalam inflasi.
“Makanya saya juga tekankan agar dilakukan optimalisasi lahan pekarangan. Misalnya kita tanam cabai di pekarangan. Beberapa pohon saja cukup untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga. Jadi saat harga cabai mau naik semahal apa pun, tidak masalah. Kita tidak ikut menyumbang inflasi karena cabainya tidak perlu beli,” katanya.
Baca juga: Tambak Udang Karimunjawa Dinilai Rusak Lingkungan, Kawali Turun Aksi
Bentuk kebijakan lain yang dilakukan di Jepara dalam pengendalian inflasi yaitu melalui pemantauan rutin harga kepokmas, aktif di zoom meeting pengendalian inflasi, penyampaian infromasi harian perkembangan harga melalui radio, dan penyelenggaraan pasar murah.
Berikutnya gelar pangan murah, pengawasan distribusi kepokmas dan bahan pokok penting, melaksanakan berbagai program perlindungan sosial, melaksanakan penyaluran cadangan pangan pemerintah, stabilisasi stok LPG dan BBM, hingga peningkatan produksi dan penganekaragaman produk pangan.
Editor: Ahmad Muhlisin
