BETANEWS.ID, JEPARA – Beberapa problematik yang sedang terjadi di Pemerintahan Kabupaten Jepara seperti banyaknya kekosongan jabatan, adanya defisit anggaran Rp 81 miliar tetapi menganggarkan dana stunting Rp 111 miliar. Hal itu membuat ratusan simpatisan yang dikoordinir oleh Forum Komunikasi Ormas dan LSM Jepara (FKOJ) melakukan aksi demo di depan Kantor Bupati Jepara pada Rabu (26/7/2023).
Dalam demo tersebut juga terdapat satu poin penting yang ditekankan yaitu menuntut agar Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Jepara, Edy Sudjatmiko mengundurkan diri atau diberhentikan dari Jabatannya.
Baca Juga: Kok Bisa Pemkab Jepara Anggarkan Dana Stunting Rp 111 M? Padahal Defisit Rp 81 M
Ditemui usai memimpin rapat, pria yang nama panggilannya sama dengan Pj Bupati Jepara tersebut mengatakan bahwa beberapa poin tuntutan yang disampikan dalam demo kemarin tidak memiliki korelasi dengan tuntutan dirinya harus mengundurkan diri sebagai Sekda.
“Kalau demo kemarin itu kan aspirasi dari beberapa ormas yang mungkin mau menyampaikan dan apa yang dituntutkan saya sendiri juga heran, Sekda mundur korelasinya dengan apa? kalau dipikir itu tidak ada korelasinya sama sekali,” katanya pada Jumat (28/7/2023) di Kantor Setda Jepara.
Sebab terjadinya defisit, menurutnya karena ada audit dari pihak Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Keadaan tersebut biasa terjadi dalam jalannya pemerintahan dan tidak hanya terjadi di Kabupaten Jepara.
Sedangkan soal kekosongan jabatan karena kepala daerah di Jepara dipimpin oleh seorang Penjabat Bupati, sehingga dalam melakukan rotasi jabatan harus mendapat persetujuan dari Kementrian Dalam Negeri.
“Kalau soal matahari kembar, yang mengatakan itu siapa? Seharusnya kan yang mengatakan itu pak bupati, matahari kembar kan seolah-olah saya menyaingi jabatan pak bupati. Sehingga itu seharusnya di konfirmasi ke pak bupati, apakah saya menjadi matahari kembar, pesaing beliau, atau apa?,” ujarnya.
Sebab yang selama ini terjadi menurutnya, ia hanya mewakili beberapa kegiatan yang harusnya dihadiri oleh Pj Bupati Jepara saat Pj bupati melakukan tugas dinas ke luar kota.
“Saya kan hanya memposisikan diri saat pak pj bupati tidak ada, dan seharusnya yang mengatakan itu (matahari kembar) kan pak bupati,” ulangnya.
Baca Juga: Sekda Jepara Didemo, Pj Bupati Harap Tidak ada ‘Matahari Kembar’
Kemudian saat dimintai tanggapan terkait dengan mulai masuknya tahun politik yang akan terjadi di 2024 mendatang, ia mengatakan bahwa hal tersebut bisa saja terjadi.
“Iya mungkin bisa saja (mulai memasuki tahun politik), saya tidak mau memprediksi, silahkan diperkirakan sendiri. Tapi menurut saya itu korelasinya tidak ada. Tapi kalau ujung-ujungnya sekda mundur, lah ada apa ini? Dan ini di lain daerah belum pernah ada ini,” jelasnya.
Editor: Haikal Rosyada
