BETANEWS.ID, PATI – Kurikulum Merdeka menurut Anggota Komisi B DPRD Pati, M Nur Sukarno kurang tepat untuk diterapkan pada sistem pendidikan sekarang ini.
“Kurikulum Merdeka ini lebih pas diterapkan di negara-negara maju yang fasilitas pendidikannya telah dipenuhi dengan baik oleh negara,” ujar Sukarno.
Baca Juga: Komisi A DPRD Sebut Penanganan Sampah di Pati Selatan Mutlak Diaplikasikan
Hal tersebut, menurutnya masih jauh jika diterapkan di Indonesia. Karena dapat diketahui bahwa Indonesia saat ini pendidikannya belum 100 persen dipenuhi dan ditanggung oleh pemerintah.
“Saya rasa pendidikan saat ini dengan menggunakan sistem Kurikulum Merdeka kurang pas, soalnya kurikulum itu hanya maksimal kalau diterapkan di negara maju,” imbuhnya.
Sukarno berharap, supaya Kurikulum Merdeka ini dapat direvisi sehingga bisa dimaksimalkan.
Dengan begitu, para siswa dan guru bisa mendalami Kurikulum Merdeka yang hanya diwacanakan dari 2022 sampai 2023.
“Semoga pemerintah bisa merevisi masalah Kurikulum Merdeka ini, kalau hanya diberlakukan 1 tahun saya rasa kurang maksimal,” ucapnya.
Baca Juga: Anggota DPRD Pati Evaluasi Sistem Zonasi PPDB
Bahkan menurut lelaki yang aktif dalam bidang pendidikan tersebut mengungkapkan, metode yang dikeluarkan oleh Menteri Pendidikan ini harus diselaraskan oleh mayoritas warga Indonesia.
“Tapi kalau ini diterapkan di Indonesia, saya rasa kurang pas, karena Indonesia belum seperti negara-negara maju yang ada di luar sana,” pungkasnya.
Editor: Haikal Rosyada
