BETANEWS.ID, SOLO – Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo berharap Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) RI bisa memberikan rekomendasi kepadanya untuk percepatan penanganan inflasi di Jateng yang mencapai 4,97 persen.
“Tadi saya ceritakan bagaimana dunia luar ini inflasi lagi gede-gede banget, kecuali Tiongkok masih kecil. Indonesia sudah alert, sudah merah, maka kita semua harus terjun betul untuk menyiapkan reaksi atau respons terhadap kondisi ini,” kata Ganjar di acara Rakernas KPPU (Komisi Pengawas Persaingan Usaha) di Hotel Alila, Surakarta, Kamis (14/7/2022).
Ganjar berharap dari Rakernas KPPU, akan muncul rekomendasi atau masukan untuk mengatasi iklim persaingan usaha, khususnya yang terkait dengan volatile food, di mana saat ini kebijakan yang diambil Pemprov Jateng adalah operasi pasar.
Baca juga: Ketua Omsbudman RI Sebut Mal Pelayanan Publik Solo Kurang Efektif
“Umpama yang volatile food, bawang merah, terus kemudian cabai, ini sekarang lagi on going untuk kita lakukan operasi pasar,” katanya yang didampingi Wali Kota Surakarta, Gibran Rakabuming Raka.
Selain itu, pihaknya juga meminta masukan terkait kebijakan pengaturan harga pada faktor pemicu inflasi lain yakni transportasi hingga BBM dan gas. Ganjar yakin KPPU mempunyai data yang bisa dianalisis dan menghasilkan rekomendasi.
“Kalau analisis datanya bagus bisa di-feedback-kan ke kami. Mungkin regulasi bisa di-review, kebijakan bisa di-review, atau barangkali mendorong treatment-treatment agar ekonomi bisa bangkit. Ini penting untuk dilakukan,” ujarnya.
Baca juga: Sebut Banyak Pengusaha Tambang Ilegal Punya Backingan, Ganjar: ‘Ayolah Tobat Bareng’
Ketua KPPU, Ukay Karyadi merasa tertantang untuk melakukan review kebijakan pemerintah. Dari review tersebut, akan terlihat apakah kebijakan yang ada sudah sesuai dengan kepentingan nasional atau tidak, khususnya pada pelaku UMKM.
“Nah, selama ini kan paradigmanya, kita menjalankan kebijakan tersebut tanpa ada yang berani mengkoreksi bahwa kebijakan tersebut tidak tepat. Juga untuk memberikan masukan kepada pemerintah karena problem ekonomi juga hadir karena kebijakan yang sudah tidak tepat,” tutupnya.
Editor: Ahmad Muhlisin
