BETANEWS.ID, KUDUS – Bupati Kudus Hartopo menyatakan akan menyampaikan aspirasi sopir truk di Kudus, langsung kepada Menteri Perhubungan. Pernyataan tersebut disampaikan saat menemui perwakilan sopir yang menggelar aksi di Kudus, Selasa (22/2/2022), di kantor DPRD Kudus.
Kepada perwakilan sopir, Hartopo menyebut tidak bisa memenuhi tuntutan yang diajukan. Para sopir menuntut agar Undang-Undang UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalulintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) direvisi. Pasalnya, dalam undang-undang tersebut mengatur larangan truk over dimension and over load (ODOL).
“Daerah tidak boleh memiliki kebijakan sendiri terkait larangan truk ODOL. Itu ranahnya Pemerintah Pusat,” kata Hartopo saat berdialog dengan perwakilan sopir.
Baca juga: Ribuan Sopir dan Awak Truk Konvoi Tolak RUU ODOL Buat Jalanan Kudus Macet
Oleh karena itu, Hartopo menyatakan, bersama Ketua DPRD Kudus, Masan, dirinya akan ke Jakarta, bertemu langsung dengan Menteri Perhubungan (Menhub). Tuntutan para sopir akan disampaikan langsung kepada Menhub.
“Saya dan Ketua DPRD nanti akan menemui Menteri Perhubungan. Barangkali mungkin ada kebijakan yang lain,” tegas Hartopo.
Dalam kesempatan itu, Hartopo juga meminta para sopir truk untuk mentaati aturan berkendara. Uji KIR harus dilakukan demi keamanan saat berkendara di jalan. Dia juga meminta agar kendaraan truk yang digunakan selalu dirawat, mengingat kerusakan kendaraan tak jarang menyebabkan kecelakaan.
Baca juga: Sopir Truk Geruduk Kantor DPRD Kudus dan Blokade Jalur Pantura
“Rem diperbaiki jangan sampai ada yang blong. Lampu semuanya baik, mesinnya juga baik. Kalau ada yang kena tilang di daerah lain, ini akan membuat nama Kudus jadi tidak baik,” tutur Hartopo.
Dalam aksinya, ribuan sopir dan awak truk memblokade Jalan R Agil Kusumadya, Kudus. Mereka melakukan orasi, sebelum bertemu dengan Bupati dan Ketua DPRD Kudus. Tidak hanya dari Kudus, para sopir yang melakukan aksi tersebut juga datang dari sejumlah daerah di sekitar Kudus.
Editor: Suwoko
