BETANEWS.ID, JEPARA– Satu tahun kepemimpinan Witiarso Utomo – Muhammad Ibnu Hajar sebagai Bupati dan Wakil Bupati Jepara dinilai berhasil menata fondasi ekonomi daerah. Namun, masih banyak pekerjaan rumah di sektor esensial yang menunggu untuk segera diselesaikan.
Hal itu seperti dikatakan oleh Koordinator Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) Jawa Tengah, Mayadina Rohmi Musfiroh.
Mayadina mengatakan, apresiasi patut diberikan kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jepara di bawah kepemimpinan Wiwit-Hajar atas keberhasilannya menguatkan kemandirian fiskal daerah.
Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta tren positif pertumbuhan ekonomi yang naik menjadi 5,91 persen dari sebelumnya di angka 4,22 persen menunjukkan komitmen tata kelola yang pro investasi.
Baca juga: Satu Tahun Wiwit-Hajar Pimpin Jepara, Apa Saja Capaiannya?
Langkah kepala daerah dalam mendisiplinkan birokrasi melalui pakta integritas kinerja OPD juga menjadi starting point yang baik untuk menciptakan pemerintahan yang lebih akuntabel dan berorientasi pada impact.
“Namun di sisi lain, angka makro tersebut belum sepenuhnya menjawab kerentanan yang terjadi di tengah masyarakat,” katanya dalam keterangan resmi yang diterima Betanews.id, Sabtu (21/2/2026).
Sektor esensial yang menurutnya perlu untuk segera diselesaikan yaitu pada sektor ketahanan lingkungan, inklusivitas ekonomi, hingga perlindungan sosial.
Pada sektor lingkungan hidup, krisis pengelolaan sampah menjadi persoalan mendesak yang bisa menjadi bom waktu. Daerah-daerah yang terdampak bencana banjir atau tanah longsor, baik karena aktivitas tambang atau fenomena alam menurutnya harus menjadi perhatian serius pemerintah.
“Volume sampah di TPA yang terus melampaui batas juga menuntut pemerintah untuk segera membuat regulasi dan infrastruktur tata kelola limbah yang terintegrasi,” ujarnya.
Di sektor perlindungan sosial, Mayadina menyoroti masih tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak serta masih masifnya pengajuan dispensasi perkawinan usia anak.
Persoalan itu menurutnya memerlukan intervensi yang menyentuh akar budaya serta mental masyarakat.
“Gerakan edukasi sistematis di masyarakat tentang pentingnya membangun keluarga yang membawa kebaikan dan manfaat dengan mengedepankan prinsip berkeadilan guna memutus mata rantai kekerasan domestic sangat dibutuhkan,” jelasnya.
Baca juga: 9 Daerah di Jateng Akan Ajukan Pembentukan Kawasan Industri
Kemudian di sektor ekonomi, pemberdayaan ekonomi kerakyatan menurutnya perlu didorong lebih jauh. UMKM lokal, khususnya kelompok perempuan pengolah hasil pertanian, kelautan dan perikanan tidak hanya membutuhkan bantuan fisik tetapi pendampingan dalam hal literasi digital.
“Ini penting agar kelompok UMKM lokal mampu bertransformasi menjadi entitas bisnis yang modern dan berdaya saing,” katanya.
Untuk menyelesaikan berbagai persoalan itu, menurutnya dibutuhkan upaya kolaborasi. Salah satunya dengan perguruan tinggi melalui hasil kajian dan riset serta memasukkan program pengabdian masyarakat ke dalam agenda pembangunan daerah.
“Kebijakan yang dilahirkan dari kolaborasi berbasis data empiris ini akan memastikan bahwa visi pembangunan Jepara benar-benar terukur, lestari, dan berkeadilan bagi seluruh lapisan masyarakat,” pungkasnya.
Editor: Kholistiono
