BETANEWS.ID, KUDUS – Dinas Perhubungan (Dishub) menyiapkan program bus sekolah gratis bagi siswa yang memiliki keterbatasan sarana transportasi. Program ini direncanakan mulai diuji coba tahun ini sebagai bentuk dukungan akses pendidikan yang lebih merata.
Kepala Seksi Sarana dan Prasarana (Sarpras) Dishub Kudus, Mukhlisin menyampaikan, program layanan transportasi tersebut rencananya akan diuji coba di tahun ini, untuk menjangkau siswa yang memiliki keterbatasan transportasi. Setidaknya ada dua unit kendaraan yang sudah dimiliki, namun belum dijalankan dikarenakan belum diresmikan secara legal.
Baca juga: Dana Desa Kudus Dipangkas Rp21 M, Pemdes Diminta Efisien dan Tetap Jalankan Program Prioritas
Ia mengaku, proses peresmian sempat tertunda akibat adanya refocusing anggaran. Meski begitu, operasional Bus Sekolah ditargetkan mulai berjalan tahun ini.
“Kendaraan ini memang dirancang atau diperuntukkan untuk memfasilitasi dunia pendidikan. Bisa digunakan untuk mendukung kegiatan pelajar, seperti pengiriman peserta lomba, ekstrakurikuler, dan kegiatan lainnya yang berhubungan dalam dunia pendidikan,” katanya.
Ia menyebut, bahwa untuk penggunaan antarjemput anak didik saat ini masih dalam kajian. Menurutnya, adanya keterbatasan armada yang tersedia dua unit dan kapasitas bus yang hanya bisa menampung sekitar 20 siswa per kendaraannya, pihaknya saat ini sedang menyusun mekanisme matang, supaya layanan berjalan efektif dan tidak menimbulkan persoalan.
“Kita tidak mau tergesa-gesa. Semua harus dikaji terlebih dahulu, mulai dari mekanisme, kebutuhan anggaran, hingga respon masyarakat. Dalam percobaan dilakukan selama tiga hingga enam bulan, layanan transportasi ini gratis,” ujarnya.
Dalam tahap awal, Dishub Kudus mempertimbangkan wilayah tertentu sebagai lokasi percontohan, salah satunya di wilayah Kecamatan Mejobo. Ia menyebut, pembahasan mekanisme mulai penentuan titik kumpul siswa, jam penjemputan, hingga rute pengantaran ke sekolah-sekolah tujuan, seperti SMPN 1 Kudus, SMPN 2 Kudus, dan sekolah lainnya.
Baca juga: Dana Desa di Kudus Terpangkas Hingga Rp96 M, Per Desa Rata-rata Terima Rp300 Juta
“Kami nantinya juga akan berkoordinasi dengan pihak sekolah dan pemangku kepentingan untuk mendata jumlah siswa yang membutuhkan layanan ini. Sesegera mungkin program ini harus bisa diimplementasikan, agar tidak hanya menjadi wacana,” terangnya.
Ia berharap, melalui masa uji coba tersebut, Dishub dapat memetakan kebutuhan riil di lapangan sehingga ke depan layanan transportasi pendidikan ini bisa dikembangkan dengan armada dan jangkauan yang lebih luas.
Editor: Haikal Rosyada
