BETANEWS.ID, KUDUS – Penanganan banjir di Kabupaten Kudus tidak berhenti pada tahap darurat. Anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah, Arif Wahyudi, menegaskan komitmennya untuk mengawal proses pemulihan sosial dan infrastruktur pascabanjir.
Setelah lebih dari sepekan membuka dapur umum dan menyalurkan bantuan logistik, Yudi menyebut fokus penanganan ke depan adalah pemulihan kondisi warga terdampak. Pemulihan tersebut meliputi aspek kesehatan, sosial, hingga perbaikan rumah dan infrastruktur.
Baca Juga: Modifikasi Cuaca Sudah Dilakukan, Kenapa Hujan Masih Guyur Lereng Muria? Begini Kata BMKG
“Dalam waktu dekat, kami akan masuk ke tahap recovery. Mulai dari trauma healing, kesehatan fisik warga, sampai pemulihan sosial lainnya,” kata Yudi di sela-sela menyalurkan bantuan di Desa Payaman, Kecamatan Mejobo, Kudus, Senin (19/1/2026).
Sebagai anggota DPRD Jateng Komisi E yang membidangi kesehatan dan kesejahteraan sosial, Yudi menyatakan akan mendorong sinergi lintas instansi. Ia menyebut koordinasi akan dilakukan dengan pemerintah kabupaten, provinsi, hingga kementerian terkait.
Pemulihan juga akan diarahkan pada warga yang rumahnya rusak akibat banjir. Yudi berkomitmen mengawal agar rumah terdampak dapat masuk dalam program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) sesuai ketentuan yang berlaku.
“Rumah-rumah yang jebol dan rusak berat akan kami dorong agar bisa mendapatkan bantuan RTLH. Tentu sesuai kriteria dan mekanisme yang ada,” jelasnya.
Selain perumahan, perhatian juga diarahkan pada perbaikan infrastruktur, terutama jalan dan fasilitas umum yang rusak akibat banjir. Yudi mencontohkan penanganan jalan provinsi di wilayah Colo yang telah dikoordinasikan bersama pemerintah daerah.
“Kemarin kami bersama Wakil Gubernur Jawa Tengah, Gus Yasin, sudah meninjau langsung. Insyaallah tahun ini penanganan jalan provinsi bisa segera dilakukan,” ungkapnya.
Baca Juga: Muria Raya Dilanda Banjir, Pertamina Pastikan Distribusi BBM dan Gas Melon Aman
Menurut Yudi, penanganan pascabanjir harus dilakukan secara kolaboratif agar dampaknya benar-benar dirasakan masyarakat. Ia menegaskan akan terus mengawal aspirasi warga Kudus di tingkat provinsi.
“Sifatnya kolaboratif antara pemerintah kabupaten, provinsi, dan pusat. Kami di DPRD akan terus mengawal agar pemulihan berjalan optimal,” tandasnya.
Editor: Haikal Rosyada
