BETANEWS.ID, KUDUS – Wacana peningkatan status kawasan Muria menjadi Taman Hutan Raya (Tahura) disambut baik oleh akademisi Universitas Muria Kudus (UMK). Namun, Peneliti MRC sekaligus dosen UMK, Mochamad Widjanarko mengingatkan bahwa perubahan status tersebut tak boleh berhenti pada tataran administratif semata, melainkan harus benar-benar diterapkan dengan mempertimbangkan kepentingan masyarakat lokal.
Dia membenarkan bahwa Tahura dapat menjadi instrumen penting untuk menjaga ekosistem Muria, apalagi kawasan itu memiliki sejarah panjang sebagai hutan lindung dengan ekosistem unik. Namun, ia menegaskan bahwa implementasi kebijakan tersebut harus membumi.
Baca Juga: UMKU Tegaskan Komitmen Wujudkan Kampus Aman dan Bebas Kekerasan
“Saya menyambut baik kalau Muria jadi Tahura. Tapi yang saya khawatirkan, jangan sampai ini hanya sekadar administratif, sama seperti ketika kawasan disebut taman nasional atau cagar biosfer,” katanya saat dimintai keterangan, Jumat (28/11/2025).
Menurutnya, penetapan kawasan konservasi sering kali terkesan hanya berorientasi pada status hukum, tetapi tidak mempertimbangkan bagaimana masyarakat yang tinggal dan menggantungkan hidup di kawasan tersebut akan berinteraksi dengan aturan baru.
“Ketika Tahura ditetapkan, misalnya Rahtawu masuk kawasan itu, apakah masyarakat boleh masuk? Nah ini yang harus disinkronkan. Jangan sampai masyarakat justru terpinggirkan,” tegasnya.
Widjanarko menekankan perlunya riset yang dilakukan oleh tim riset mengedepankan life in bersama masyarakat yang menjadi titik tempat tahura berfungsi. Dengan cara itu, analisis positif dan negatif bagi warga bisa terlihat jelas sebelum kebijakan final diberlakukan.
“Harapan saya, tim riset betul-betul melakukan life in dengan masyarakat yang akan terdampak. Kalau masyarakat belum disosialisasikan, kan repot. Apa saja dampaknya, baik positif maupun negatif, harus dibicarakan,” tambahnya.
Ia menilai perencanaan kawasan konservasi di berbagai tempat sering kali tidak melibatkan masyarakat lokal. Padahal, mereka adalah pihak yang paling sering berinteraksi dengan hutan.
Dari sisi historis, menurutnya kawasan Muria sejak lama berada dalam status hutan lindung terbatas. Perhutani pun pernah berada dalam posisi dilematis karena harus menjaga kawasan konservasi, namun di sisi lain masih ada area yang dianggap sebagai kawasan produksi.
Baca Juga: Akademisi UMK Fasilitasi Penataan Jalur Pendakian Muria, Targetkan Pengelolaan Lebih Profesional
“Perhutani setelah ada DP-KLH, daerah perlindungan kawasannya semakin sempit dan mereka mulai melepaskan banyak titik. Tapi bagaimanapun, kalau Muria benar-benar jadi Tahura, ya harus membumi,” tegasnya.
Ia berharap penetapan Tahura Muria nantinya tidak hanya memberikan perlindungan ekologis, tetapi juga memastikan masyarakat tetap memiliki akses, peran, dan manfaat dari keberadaan kawasan konservasi tersebut.
Editor: Haikal Rosyada
