BETANEWS.ID, KUDUS – Komisi A DPRD Kabupaten Kudus meninjau pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Tunggak Jati, Desa Japan, Kecamatan Dawe, Selasa (14/10/2025). Mereka ingin memastikan BUMDes di Kota Kretek berjalan efektif dan mampu mendorong perekonomian desa.
Ketua Komisi A DPRD Kabupaten Kudus, Muhammad Antono menyampaikan, Desa Japan dipilih sebagai lokasi tinjauan karena dinilai sudah mandiri. Sehingga pengelolaan BUMDes tersebut bisa menjadi salah satu contoh untuk diaplikasikan ke BUMDes di masing-masing desa di Kabupaten Kudus.
Baca Juga: Mahasiswa UMK Tembus Thailand, Sebarkan Semangat Belajar Bahasa Inggris
“Kunjungan Komisi A ke Desa Japan ini tujuannya untuk mengetahui perkembangan BUMDes di Kudus. Kita ambil contoh di Desa Japan karena sudah sangat bagus. Ada empat jenis usaha yang dikembangkan, mulai internet, sektor UMKM, jasa pelayanan, serta wisata,” katanya.
Ia menegaskan, Komisi A akan terus memberikan dukungan dan pendampingan terhadap BUMDes agar tetap berkembang. Termasuk membantu menyelesaikan sejumlah persoalan yang dihadapi di lapangan.
“Ada beberapa keluhan yang tadi disampaikan pengelola BUMDes. Salah satunya soal izin PIRT UMKM yang dikenbangkan BUMDes sejak 2022 belum juga keluar. Insyaallah setelah ini, akan kami koordinasikan dengan dinas terkait,” jelasnya.
Selain itu, Komisi A juga berencana berkolaborasi dengan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) serta pihak event organizer (EO) untuk menggerakkan kegiatan pariwisata yang dapat berdampak pada peningkatan ekonomi UMKM lokal.
Antono menambahkan, dari hasil pantauan di lapangan, masih banyak BUMDes di Kudus yang belum menunjukkan perkembangan signifikan. Namun, BUMDes Tunggak Jati Desa Japan dinilai sudah mampu memberikan kontribusi positif terhadap Pendapatan Asli Desa (PADes) dengan capaian laba mencapai 23 persen dari modal dasar pada tahun 2025.
“Capaian ini cukup baik untuk pemberdayaan masyarakat. BUMDes diharapkan terus menjadi penggerak ekonomi desa,” ungkapnya.
Antono menyebut, pihaknya tengah membahas Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang BUMDes, yang diharapkan segera disahkan untuk memperkuat payung hukum dan arah pengelolaan BUMDes di Kudus.
Sementara itu, Direktur BUMDes Tunggak Jati Desa Japan, Ahmad Khakim Sulistyono menjelaskan, laba bersih BUMDes yang dikelolanya dialokasikan untuk empat pos utama, yaitu PADes, insentif pengurus, laba ditahan, dan kegiatan tanggung jawab sosial (CSR).
“Sistem keuangan kami sudah tersusun rapi dan pembagian keuntungan disepakati melalui musyawarah desa. Tahun ini, penghasilan dari BUMDes masuk ke PADes sekitar 45 persen dari sebelumnya yang disepakati 14 persen dari laba bersih,” ujarnya.
Ia menyebut, pada tahun 2024, laba bersih BUMDes yang masuk ke PADes mencapai Rp6 juta. Sementara di tahun ini bulan Agustus 2025, BUMDes Tunggak Jati susah menghasilkan Rp80 juta.
“Artinya ada peningkatan signifikan dibanding tahun sebelumnya. Proyeksi laba bersih 2025 bisa dua kali lipat dari 2024,” ujarnya.
Khakim menjelaskan, saat ini BUMDes Japan tengah fokus memperkuat sektor internet desa sebagai tulang punggung keuangan operasional, sambil menyiapkan pengembangan wisata dan ketahanan pangan berbasis peternakan kambing.
“Rencana pengembangan susu kambing masih dalam tahap kajian. Prinsip kami, BUMDes adalah entitas bisnis, jadi semua keputusan harus berbasis profit,” tegas pria yang akrab disapa Bejo tersebut.
Baca Juga: 10 Ribu Warga Kudus Terlempar dari PBI APBN, Pemkab Siapkan Skema Pendanaan Lewat APBD
Menurut Khakim, kunci keberhasilan pengembangan BUMDes ada pada sinergi antara pemerintah desa, pengelola BUMDes, dan masyarakat. Ketiga unsur itu menjadi sangat penting dan harus bisa sejalan untuk mencapai kesuksesan pengelolaan BUMDes.
“Kalau ketiga unsur ini tidak berjalan sinkron, BUMDes tidak akan maju. Bahkan, ada jurnal dari ITB yang menyebut kolaborasi tiga pilar ini menjadi faktor kunci sukses BUMDes,” imbuhnya.
Editor: Haikal Rosyada
