BETANEWS.ID, PATI – Puluhan tenaga honorer dari berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Pati yang tergabung dalam Aliansi Honorer Non Database BKN Gagal CPNS Indonesia mendatangi Kantor DPRD Pati, pada Senin (29/9/2025).
Mereka mengadukan nasib lantaran terancam diberhentikan akibat tidak masuk dalam database Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan gagal dalam seleksi CPNS maupun PPPK.
Baca Juga: Penemuan Kasus TBC di Pati Masih Rendah, Dinkes Genjot Upaya Deteksi Dini
Perwakilan honorer, Moh Anshori mengungkapkan, bahwa ada sebanyak 109 honorer yang tak masuk database Badan Pegawaian Negara (BKN) dan gagal CPNS serta PPPK. Mereka dari berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Pati.
“Dari banyak instansi. Semua OPD ada. Ada beberapa guru juga. Kurang lebih 109. Masa kerja 2 tahun lebih,” ujarnya
Ia menyebut nasib seratusan honorer tersebut kini terancam. Sebab, terdapat ketentuan terkait penyelesaian status honorer paling lambat Desember 2029.
“Info yang kita dapatkan yang belum mengikuti PPPK akan selesai paling lambat dari kementerian ada undang-undangnya. Maksimal Desember 2025 ini. Yang tidak mengikuti tes PPPK otomatis mengakhiri kontraknya Desember,” sebutnya.
Oleh karena itu, Anshori berharap ada solusi terkait nasib honorer ini. Bahkan, pihaknya tidak menuntut status ASN full waktu, tetapi supaya tetap diakui dan tidak diberhentikan.
“Harapannya kita bisa sama seperti yang tes PPPK kemarin. Kita sebetulnya R4. R4 itu sebutan yang sudah tes PPPK. Karena tidak mengikuti tes PPPK, maka kita tidak dapat kode R4 itu sendiri,” sebutnya.
Sementara itu, Ketua Komisi A DPRD Pati, Narso menegaskan pihaknya siap menjembatani aspirasi para honorer tersebut. Ia menyebut akan mencari upaya agar mereka tetap bisa bekerja.
“Kita menjembatani teman-teman R4. Kalau sesuai keputusan MenPAN-RB itu di akhir tahun ini harus berhenti. Jadi kita jembatani teman-teman yang 100 sekian tadi bisa dilanjutkan,” tegasnya.
Baca Juga: Ditebang Demi Proyek, DLH Pati Janji Jalan Panglima Sudirman Kembali Hijau dengan Pohon Pule
Narso menyebut Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) akan menginput data honorer ini secara manual. Namun hal ini akan dikomunikasikan dengan KemenPAN-RB.
“Dari teman-teman BKPSDM bersedia mencoba menginput secara manual nanti dikomunikasikan dengan MenPAN-RB,” sebutnya.
Editor: Haikal Rosyada
