BETANEWS. ID, PATI – Bupati Pati Sudewo bakal menaikkan tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dengan angka yang fantastis, yakni sebesar (PBB-P2) sebesar 250 persen. Bupati beralasan, dinaikkannya pajak tersebut, karena PBB di Kabupaten Pati belum mengalami kenaikan selama 14 tahun terakhir.
Kebijakan bupati soal kenaikan pajak ini menuai kritik dari Institut Hukum dan Kebijakan Publik (Inhaka). Kenaikan PBB-P2 tersebut dinilai tidak tepat.
“Kalau alasan dinaikkannya PBB itu karena pendapatan pajak lebih rendah dengan kabupaten yang lain, kemudian juga karena 14 tahun tidak naik itu, iya tidak tepat,” ujar Husaini, Direktur InHAKA, Senin (19/5/2025).
Baca juga: Warga Pati Siap-siap! Bupati Bakal Naikkan Tarif PBB yang Fantastis hingga 250%
Husaini menilai Bupati Pati tak bisa asal-asalan menaikkan PBB-P2 sebesar 250 persen. Apalagi dengan alasan ingin menyamakan dengan pendapatan PPB-P2 di daerah lain.
“Harusnya dilakukan riset terlebih dahulu kenapa pendapatan pajak lebih kecil daripada Jepara dan Kudus. Itu bisa dilihat dari pembangunan daerah di kabupaten lain. Kudus mau disaingi Pati ya jauh. Industrinya bagus. Jepara juga begitu,” imbuhnya.
Untuk itu, pihaknya meminta Bupati Pati untuk tidak menaikkan pajak dari masyarakat, termasuk PBB-P2 ini. Menurutnya, hal itu akan memberatkan masyarakat di Bumi Mina Tani ini.
“Sektor yang menjadi beban rakyat jangan terus ditambah. Pajak tidak hanya PBB. Semua rakyat bayar pajak. Sebaiknya pajaknya tidak dinaikkan supaya ekonominya masyarakat baik,” ungkapnya.
Menurutnya, kenaikan pendapatan daerah dari pajak jangan sampai justru jadi beban masyarakat. Apalagi kemanfaatan dari pajak tersebut dinilai masih minim dirasakan masyarakat.
Baca juga: Camat di Pati akan Dipecat, jika Anak Sekolah Tak Hafal Lagu Patriotik
“Sekarang ditarik pajak, sementara itu apa yang didapatkan rakyat selama ini. Listrik untuk jalan umum saja masih banyak gelap dan mati. Jalan juga begitu. Jangan sombong karena bangun jalan Prawoto, Sukolilo, Wegil, itu kan baru beberapa jalan yang dibangun. Yang rusak masih banyak sekali,” sentil Husaini.
Ia menegaskan, bahwa Pemkab Pati tak bisa membuat program di tengah kesusahan masyarakat ini. Kalau memang APBD Kabupaten Pati dinilai kurang, lanjut dia, semestinya Sudewo menyesuaikan dengan memprioritaskan pembangunan yang paling urgent.
“Jangan aneh-aneh. Kemarin Pendapa Kabupaten dibangun, padahal belum ada yang rusak. Menyesuaikan selera beliau. Kemudian trotoar mau dibangun juga. Masjid yang baru dibangun, mau dibangun lagi juga. itu kan menghamburkan duit. dan manfaatnya sangat kecil untuk rakyat. Padahal pangkalan truk yang dibutuhkan tak kunjung dibangun,” pungkasnya.
Editor: Suwoko
