BETANEWS.ID, KUDUS – Pengamat politik, Sujarwo, menyebut langkah tim hukum Sam’ani-Bellinda untuk melaporkan enam Aparatur Sipil Negara (ASN) kepada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kudus dianggap blunder. Mengingat, terlapor akhirnya tak terbukti melanggar netralitas Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kudus 2024.
Sujarwo menilai, tim hukum pasangan calon (paslon) nomor urut 1 memperlihatkan kecemasan dan kepanikan, sehingga melakukan langkah tak strategis dan agak dipaksakan.
“Ibarat orang yang sedang bertarung, ketika terdesak dan lemah lalu menggunakan segala cara. Hingga menggunakan cara yang menurut saya di luar pakem dari strategi pemenangan paslon,” ujar Sujarwo di salah satu coffee shop di Kudus, Selasa (8/9/2024).
Baca juga: 6 Fraksi di DPRD Kudus Gulirkan Hak Angket
“Sebenarnya sah-sah saja, bikin laporan. Tetapi harus ada dasar yang kuat serta disertai bukti yang akurat. Jadi tidak terkesan asal lapor,” bebernya.
Sujarwo juga menilai pengguliran hak angket oleh partai pengusung Sam’ani-Bellinda di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kepada Penjabat (Pj) Bupati Kudus, Muhamad Hasan Chabibie, sebagai langkah blunder selanjutnya.
“Lha Bawaslu, kan, sudah menyatakan tidak terbukti. Lalu angket mau membuktikan apalagi,” jelasnya.
“Dalam pengamatan saya, efek angket tersebut akan muncul rasa empati para ASN yang akan mendukung Pj Bupati Kudus. Kemudian dengan alami, nantinya mereka akan menjatuhkan pilihannya ke paslon 02,” lanjutnya.
Baca juga: 6 ASN Kudus Tak Terbukti Langgar Netralitas, Yudi Sindir Tim Paslon 1 Asal Lapor
Sujarwo pun menilai tim Sam’ani-Bellinda kurang lihai dalam percaturan Pilkada, sehingga langkah yang diambil tidak ada manfaatnya untuk kubu 01, tapi justru menguntungkan kubu 02.
“Dari pengamatan saya, semua peristiwa tersebut mempengaruhi persentase suara. Saya melihatnya, saat ini persentase suara masih unggul di Hartopo-Wahib dengan 65 persen, sementara Sam’ani-Bellinda hanya 35 persen,” ungkapnya.
