BETANEWS.ID, KUDUS – Ribuan buruh rokok di Kabupaten Kudus yang tergabung dalam Federasi Serikat Pekerja Rokok, Tembakau, Makanan, dan Minuman (FSP RTMM) SPSI Kabupaten Kudus memanfaatkan momentum peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-33 untuk menyuarakan kekhawatiran mereka terhadap sejumlah regulasi yang dinilai berpotensi mengancam keberlangsungan lapangan pekerjaan di sektor industri hasil tembakau (IHT).
Aspirasi tersebut disampaikan dalam kegiatan yang digelar di Lapangan Rendeng, Kecamatan Kota, Kudus, Minggu (31/5/2026). Acara yang dihadiri ribuan anggota serikat pekerja itu diawali dengan senam bersama dan kirab 33 tumpeng tembakau yang dibawa oleh 33 Srikandi Kretek sebagai simbol perjalanan organisasi selama 33 tahun.
Ketua Pimpinan Cabang FSP RTMM-SPSI Kabupaten Kudus, Sabar, mengatakan bahwa sektor industri rokok selama ini menjadi tumpuan hidup puluhan ribu keluarga di Kota Kretek. Oleh karena itu, setiap kebijakan yang berkaitan dengan industri hasil tembakau perlu mempertimbangkan dampaknya terhadap tenaga kerja.
Menurutnya, sejumlah regulasi yang tengah diwacanakan pemerintah, seperti penambahan layer baru cukai Sigaret Kretek Tangan (SKT), penerapan kemasan polos, pembatasan kadar nikotin dan tar, hingga aturan turunan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Kesehatan, perlu dikaji secara lebih komprehensif.
Baca juga : Terancam Badai PHK, Buruh Rokok Kudus Tolak Penerapan Layer Baru SKM dan Aturan Nikotin
“Kami berharap pemerintah melihat persoalan ini tidak hanya dari sisi produknya, tetapi juga dari sisi tenaga kerja yang menggantungkan hidupnya pada industri ini,” ujarnya.
Salah satu poin yang menjadi perhatian serikat pekerja adalah rencana pembatasan kadar nikotin maksimal 1 miligram dan tar maksimal 10 miligram. Menurut Sabar, ketentuan tersebut dinilai sulit diterapkan pada produk kretek yang menggunakan bahan baku tembakau dan cengkeh lokal.
Ia khawatir apabila aturan tersebut diberlakukan tanpa mempertimbangkan kondisi industri dalam negeri, perusahaan akan menghadapi tekanan yang berujung pada pengurangan tenaga kerja bahkan pemutusan hubungan kerja (PHK).
“Kalau kebijakan itu diterapkan, dampaknya bisa dirasakan langsung oleh pekerja. Ini yang menjadi kekhawatiran kami,” katanya.
Data serikat pekerja menunjukkan industri hasil tembakau di Kabupaten Kudus menyerap sekitar 150 ribu tenaga kerja. Dari jumlah tersebut, sekitar 95 persen merupakan pekerja perempuan yang selama ini menjadi tulang punggung keluarga.
Selain itu, FSP RTMM-SPSI Kabupaten Kudus juga memiliki lebih dari 75 ribu anggota aktif yang bergantung pada keberlangsungan industri padat karya tersebut. Oleh karena itu, serikat pekerja meminta pemerintah membuka ruang dialog yang lebih luas dengan melibatkan pekerja dalam proses penyusunan kebijakan.
“Kami ingin ada komunikasi yang lebih intensif sehingga kebijakan yang diambil tidak menimbulkan dampak sosial yang besar bagi masyarakat,” ungkapnya.
Sementara itu, Bupati Kudus Sam’ani Intakoris menyatakan bahwa pemerintah daerah memahami pentingnya industri hasil tembakau bagi perekonomian daerah. Menurutnya, sektor tersebut telah menjadi salah satu penopang utama ekonomi masyarakat Kudus selama bertahun-tahun.
“Kudus ditopang oleh industri, terutama industri rokok. Karena itu, kami mendukung agar industri ini tetap berjalan dengan baik dan terus memberikan manfaat bagi masyarakat,” ujarnya.
Sam’ani memastikan aspirasi yang disampaikan para pekerja akan diteruskan kepada pemerintah pusat sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan ke depan.
Ia berharap pemerintah dapat menemukan formulasi terbaik yang mampu menjaga keseimbangan antara kepentingan kesehatan, keberlangsungan industri, dan perlindungan tenaga kerja.
“Yang terpenting adalah mencari titik temu terbaik antara kepentingan industri dan perlindungan tenaga kerja,” tandasnya.
Editor: Kholistiono
